SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

HPMB Minta ASN Bantaeng Netral di Pilkada

Reporter:

Jejeth Aprianto

Editor:

asharabdullah

Kamis , 24 Mei 2018 15:44
HPMB Minta ASN Bantaeng Netral di Pilkada

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB) mendatangi kantor Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gowa, Rabu (23/5). Foto: Jejeth/RakyatSulsel

GOWA, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB) mendatangi kantor Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gowa, Rabu (23/5).

Kedatangan mereka guna mengkonfirmasi kebenaran adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bantaeng yang ditemukan terlibat dalam kegiatan sosialisasi politik pratis calon Gubernur (Cagub) nomor urut 3 Nurdin Abdullah – Andu Sudirman Sulaiman (NA-ASS) daerah Malakaji Kabupaten Gowa beberapa hari yang lalu.

Ketua PP – HPMB, Ardiansyah mensupport kerja – kerja Panwaslu Kabupaten Gowa dalam pengawasannya termasuk ASN asal Kabupaten Bantaeng yang nakal dan tidak taat aturan di wilayah kerja Panwaslu Kabupaten Gowa, karena sangat jelas bahwa ASN dilarang terlibat dalam politik praktis. Namun hanya karena ingin mengamankan sebuah jabatan, mereka rela menentang aturan.

“ASN itu harus netral dalan kontestasi Pilgub dan Pilbub 2018 ini dan siapapun ASN yang positif terlibat itu harus di beri sanksi sesuai perundang – undang yang berlaku,” ungkapnya.

Humas Panwaslu Kabupaten Gowa, Agus Salim membenarkan ditemukannya tiga orang ASN asal Kabupaten Bantaeng dalam kegiatan sosialisasi NA-ASS, ketiga ASN tersebut adalah Camat Bisappu, M. Amir Basi, Camat Tompobulu, Akhmad muhlis dan Lurah Gantarangkeke, Sitti faridah, yang murni temuan Panwaslu Kabupaten Gowa.

“Ketiganya diciduk oleh Panwaslu Kabupaten Gowa dan sekarang M. Amin Basi di proses oleh penyidik Gakkumdu Kabupaten Gowa karena ada indikasi tindak pidana, sedangkan pasangan suami istri Akhmad Muhlis dan Sitti Faridah kasus pelanggarannya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk segera ditindak lanjuti terkait pelanggaran administrasi dan bisa saja sangksi tersebut adalah penundaan pangkat tergantung rekomendasi KASN,” jelasnya. (*)


div>