RABU , 23 MEI 2018

Humas dan Protokoler Setdako Akan Terapkan Monitoring Pemberitaan Media Massa Berbasis Aplikasi

Reporter:

Editor:

Niar

Minggu , 07 Mei 2017 18:14
Humas dan Protokoler Setdako Akan Terapkan Monitoring Pemberitaan Media Massa Berbasis Aplikasi

Kepala Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi, dan Pers Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare, Ita Purnamasari Sari, saat memaparkan inovasi proyek perubahan di hadapan Gesmar A. Goesli (baju biru).

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi, dan Pers Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare, Ita Purnamasari Sari, mengatakan, pihaknya akan menerapkan sistem monitoring pemberitaan media massa berbasis aplikasi.

Hal tersebut, diungkapkan dalam Pameran Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM TK. IV angkatan XV dan XVI Pemerintah Kota Parepare, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan.

Dia menjelaskan, inovasi tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2011 tentang, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Dia mengungkapkan, sejauh ini pemberitaan Parepare khususnya dimedia cetak, hanya dikumpulkan dalam bentuk klipping. Menurutnya, hal tersebut tidak lebih dari sekadar dikomentasikan dan diarsipkan.

Dia mengemukakan, monitoring berita media massa maupun media online, akan dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan. Selain itu, kata dia, juga sebagai saran dan kritikan kepada pemerintah, maupun bahan evaluasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk bahan pertimbangan dalam mengukur kinerja.

“Meskipun setiap SKPD memiliki inovasi dan program kerja yang luar biasa, namun jika tidak dipantau atau dipublikasikan, maka tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Hal itu penting, sebagai motivasi bagi SKPD bahwa, publikasi itu diperlukan sebagai salah satu wadah pertanggungjawaban sosial SKPD kepada masyarakat,” katanya, Minggu (07/05/2017).

Dia menerangkan, Bagian Humas dan Protokoler sebagai garda terdepan dalam sosialisasi program kerja dan pembangunan daerah, harus berperan aktif dalam membangun citra positif pemerintah. “Kami juga ingin mengetahui media-media yang rajin memberitakan pemerintah,” bebernya.

Dia mengungkapkan, tujuan inovasi tersebut supaya SKPD yang jarang diberitakan atau jarang mempublikasikan kegiatannya, bisa lebih terpacu dan termotivasi. Karena, lanjut dia, suatu kegiatan atau program kerja itu sangat penting untuk diketahui masyarakat. Selain itu, tambah dia, untuk memastikan bahwa program kerja Wali Kota betul-betul telah direalisasikan oleh SKPD terkait.

“Ke depannya, akan kami coba juga monitoring melalui media sosial, dan melihat membaca isu-isu nasional melalui media televisi,” jelasnya.

Sementara, salah seorang penguji dari Balai Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulsel, Gesmar A. Goesli, menuturkan, persoalan berita kontrol kepada pemerintah, tentu disikapi berbeda-beda. Namun, kata dia, Parepare sangat terbuka terhadap saran dan kritikan.

“Jadi, apa yang diinginkan oleh peserta dalam inovasi tersebut, merupakan wujud dari dukungan terhadap program-program dan perencanaan pemerintah ke depan,” ujarnya. (luk)


Tag
div>