KAMIS , 24 MEI 2018

IA Klaim, 1,4 Juta “Jekkong”, Minta Pilgub Diundur

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 25 September 2012 13:00

MAKASSAR – Aroma ‘jekkong’ atau kecurangan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pilkada (DP4) menjadi alasan mengapa pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mengusulkan pengunduran Pemilukada Sulsel, 22 Januari 2013 mendatang.

Koordinator Devisi Data Pemilih Pasangan IA, Hamka Hidayat meminta penundaan pelaksanaan Pemilukada Sulsel dikarenakan banyaknya nama dalam DP4 yang terduplikasi alias ganda.

“Banyak sekali nama yang terduplikasi. Ini merupkan bukti bahwa data DP4 yang diserahkan Pemprov ke KPU Sulsel kualitas dan akurasinya sangat rendah. Data ini bukan hanya terduplikasi di kabupaten/ kota tapi juga terduplikasi di lintas kabupaten/kota. Bahkan, semua kabupaten/kota ada data yang terduplikasi,” beber Hamka saat menggelar jumpa pers di Media Center IA, Jl Boulevard, kemarin (24/9).

Tidak tanggung-tanggung, Hamka merilis ada 1.447.124 daftar nama penduduk dalam DP4 yang terduplikasi. Dikhawatirkan tanpa verifikasi yang jelas dan akurat data ini akan masuk entry Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Karena ada temuan di DP4, makanya kami akan melihat hasil DPS. Jika DPS masih saja ditemukan, berarti ada masalah. Dan kami sebagai Tim IA akan memberikan perhatian khusus,” papar Hamka.

Data DP4, kata Hamka, kini sudah di tangan KPUD Sulsel dan diharapkan memiliki akurasi yang baik. “KPU Sulsel harusnya menolak data yang diberikan oleh Pemprov Sulsel karena nantinya KPU yang bekerja dan KPU yang akan disalahkan oleh masyarakat. Bukan Pemprov yang disalahkan sebagai sumber data,” lugasnya.

Senada, Koordinator Tim Hukum dan Advokasi IA, Hasbi Abdullah menyatakan data pemilih yang tidak akurat merupakan indikasi kuat adanya upaya kecurangan yang direncanakan secara struktural. “Harus ada data pemilih yang akurat. Kami akan bekerjasama dengan penyelenggara untuk mengeluarkan data tersebut dari DP4 agar kecurangan Pilgub 2007 tidak terulang kembali,” jelas Hasbi Abdullah.

Usulan pengunduran Pemilukada Sulsel 2013 yang digulirkan kandidat IA mendapat tanggapan dari pasangan Syahrul-Agus (Sayang) dan Rudi-Nawir (Garuda’Na). Jubir Sayang, Heny Handayani, menilai wacana tersebut akan menimbulkan beberapa efek yang akan mencederai beberapa pihak, baik dari kandidat itu sendiri maupun hak demokrasi masyarakat.

“Saya merasa semua pihak terkait harus bekerja profesional dan sesaui dengan tugasnya,” harap Heny.

Heny menilai, masalah DP4, keamanan, dan netralitas KPUD sudah sewajarnya dituntut profesional, karena negara telah mengeluarkan anggaran besar untuk membiayai lembaga dan orang yang berada dalam lembaga tersebut. Berikan ruang kepada KPU untuk bekerja secara profesional dalam pemuktahiran data. Janganlah kita mencoba melampaui tugas dan wewenang KPU dalam bekerja,” terangnya.

Jika pasangan Sayang menyerahkan sepenuhnya ke KPUD Sulsel untuk bekerja profesional, justru Jubir Garuda’Na, Nasrullah Mustamin tak mau ambil pusing terkait wacana pengunduran Pemilukada Sulsel. “Kan butuh kajian yang mendalam, jika pilgub itu ditunda. Ini masih menjadi wacana. Garuda’Na selalu siap dengan segala konsekuensi politik yang terjadi,” kata Nasrullah.

Terkait persoalan DP4 yang belum rampung dan angka yang kurang valid, Nasrullah mengatakan bahwa jauh-jauh hari, Garuda’Na bersama seluruh tim dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Garuda’Na, Ir Rivai Mappeaty mengkritisi jumlah DP4 yang cenderung besar. “Sudah dari satu-dua bulan yang lalu kita kritisi angka DP4, semoga kedepan angka DP4 yang ditetapkan oleh KPU bisa valid dan sesuai dengan angka yang ada di lapangan, sebab hal ini sudah menjadi tanggung jawab KPU, dan juga kan terkait dengan angka DPT nantinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel, Hasbi Nur, menjamin, tidak ada permainan dalam DP4. “Pendataan DP4 dilakukan sesuai tahapan yang ada,” katanya.

Dia mengatakan, data kependudukan yang ada yang diserahkan kabupaten, kemudian diverifikasi. “Lagipula, semua ada tahapannya. DP4 yang akan kami serahkan ke KPU juga masih akan diverifikasi ulang oleh KPU. Jadi, semuanya ada tahapannya. Tidak benar jika ada manipulasi data untuk kepentingan salah satu kandidat,” katanya.

 

 

Polisi Siap Amankan Pemilukada

 

Terpisah, Kepala Bagian Opersional (Kabag Ops) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, AKBP Hotman Sirait yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap optimis dapat mengamankan seluruh tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2013-2018 mendatang. Dengan berlangsungnya tahapan pendaftaran pasangan calon kandidat di KPU beberapa waktu lalu yang hampir seluruhnya berlangsung dengan lancar merupakan gambaran bahwa tidak ada gesekan maupun konflik pada tahapan selanjutnya. “Sebelumnya telah beredar  opini pada masyarakat bahwa tahapan tersebut rawan bentrok namun berhasil diamankan dengan kerjasama yang dibentuk dengan para pendukung,” ujar Hotman.

Ia menegaskan, opini yang terbentuk di masyarakat mengenai isu teror menjelang Pilkada yang mengatakan Makassar belum aman itu juga tetap menjadi acuan dari pihaknya untuk tetap waspada dan meningkatkan pengamanan. “Kami selalu siap untuk melakukan pengamanan,” imbuhnya  melalui telepon selulernya, malam tadi.

Ia menambahkan, dengan adanya sejumlah temuan seperti peledakan ATM Mandiri di Jl Kakatua, Kecamatan Mariso beberapa hari lalu tidak ada kaitannya dengan Pilkada mendatang. “Peledakan ATM itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan teror, itu murni kriminal. Jadi, kami tetap optimis bahwa tahapan berikutnya akan berlangsung dengan aman,” sambungnya.

Namun, dengan keberhasilan itu pihaknya tetap melakukan pengemanan baik di KPU Provinsi maupun KPU kota guna mengantisipasi adanya bentrokan. “Dengan kelancaran peroses pendaftaran kemarin kami tetap akan melakukan pengaman sebagai antisipasi. Hingga saat ini kami masih terus melakukan pengamanan di KPU yakni pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup,” tuntasnya. (RS13-RS6-RS8-RS11/D)


Tag
div>