RABU , 13 DESEMBER 2017

Idrus Marham Jabat Plt Ketua Umum DPP Golkar

Reporter:

Editor:

Muh Sophian AS

Rabu , 22 November 2017 01:37
Idrus Marham Jabat Plt Ketua Umum DPP Golkar

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid bersama Sekjen Idrus Marham memimpin rapat pleno, di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11) malam

JAKARTA,RAKYATSULSEL.COM – Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang berlangsung Selasa (21/11) malam di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat akhirnya memutuskan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum partai berlambang beringin rindang.

Meski tidak disebut secara eksplisit dalam keputusan pleno, hal ini menunjukkan bahwa surat yang ditulis tangan oleh Setya Novanto ampuh mengendalikan forum konsolidasi internal partainya itu dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dengan menunjuk plt dirinya masih ketum Golkar.

Dalam penjelasan kepada wartawan usai memimpin Rapat Pleno tersebut, Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menyebut penunjukan plt sebagai konsep yang disepakati bersama sebagai keputusan rapat yang berlangsung sejak siang tadi.

“Mudah-mudahan kita semua sudah bisa menerima rancangan ini menjadi keputusan. Rancangan kesimpulan pertama, Idrus Marham jadi plt sampai ada putusan pra peradilan,” kata Nurdin.

Pra peradilan yang dia maksud adalah upaya hukum yang ditempuh Novanto untuk melepaskan diri dari sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Apabila gugatan Setya Novanto diterima di pra peradilan maka plt dinyatakan berakhir,” lanjut Nurdin membacakan keputusan kedua dari rapat teresebut yang sekaligus penegasan bahwa suami Deisti Tagor masih ketum Golkar.

Sebaliknya, di butir ketiga diputuskan, apabila gugatan praperadilan ditolak maka plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan langkah selanjutnya untuk meminta Setya Novanto mundur dari ketum Golkar.

“Dan apabila Setya Novanto tidak mau mengundurkan diri, maka Rapat Pleno Partai Golkar memutuskan Munaslub,” tegasnya membacakan butir tiga putusan pleno.

Keempat disebutkan bahwa plt ketum dalam menjalankan tugas harus berkomunikasi dengan ketua harian, koordinator bidang dan bendahara umum.

Terakhir, posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR menunggu adanya putusan pra peradilan. (jpnn)


div>