SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Idrus Marham Tersangka, Beban Golkar di Tahun Politik

Reporter:

Editor:

MA

Selasa , 28 Agustus 2018 10:34
Idrus Marham Tersangka, Beban Golkar di Tahun Politik

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Hari-hari sulit nampaknya akan dilalui Partai Golkar di tahun politik ini. Ditetapkannya Idrus Marham sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu penyebabnya.
Politis asal Sulsel itu diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1. Idrus sendiri memutuskan mundur dari jabatan Menteri Sosial dan struktur kepengurusan Partai Golkar sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan Idrus Marham sebagai tersangka tentu akan berimbas negatif bagi Golkar menghadapi Pileg dan Pilpres, termasuk di Sulsel.
Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jayadi Nas mengatakan, kasus yang menimpah Idrus Marham akan berimbas ke Partai Golkar, termasuk Golkar di Provinsi Sulsel. Sehingga, dibutuhkan kecerdasan Partai Golkar untuk mengolah isu tersebut.
“Ada dua dampak, positif itu karena pak Idrus Marham memberikan contoh baik sebagai kader ketika jadi tersangka dia mundur, itu positif. Tetapi disisi lain akan dimanfaatkan oleh lawan Golkar. Jadi bagaimana Golkar mengolah isu menjadi penting,” ujar Jayadi Nas, Senin (27/8).
Menurut Jayadi, peran media dan tanggapan masyarakat harus dikelolah dengan baik. Persoalan korupsi yang dibawah oleh Idrus Marham yang tentunya akan berefek ke Partai Golkar. Apalagi masyarakat saat ini masih phobia dengan persoalan korupsi. “Jadi tergantung bagaimana mengolah isu tersebut,” ungkapnya.
Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh), Andi Luhur Prianto mengatakan, isu korupsi di partai politik (parpol) sudah menjadi hal biasa. Pasalnya, hampir semua partai politik memiliki kader yang terjerat kasus korupsi.
Untuk Kasus Idrus Marham, lanjut Luhur, tidak terlalu berpengaruh di perpolitikan di Sulsel, walaupun ada pengaruhnya, tapi tidak secara langsung mempengaruhi efek elektoral Golkar.
“IM tidak terlibat langsung menjadi Caleg di Sulsel. Kalaupun berpengaruh, efek elektoralnya mungkin tidak secara langsung,” cetus Luhur.
Kata Luhur, saat ini partai lama maupun partai baru banyak di urus oleh mantan koruptor. Isu korupsi tidak dominan dalam kontestasi Pileg dan Pilpres.
“Isu seperti ini (korupsi) tidak akan bertahan lama, terutama jika ada petinggi partai lain yang terjerat kasus yang sama. Apalagi dalam sistem pemilihan legislatif lebih banyak mengandalkan kekuatan figur personal Caleg,” katanya.
Terpisah, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir menanggapi secara normatif. Menuturnya tak ada efek luar biasa di Sulsel. Bahkan, calon DPR RI ini menepis jika hal itu akan berdampak di Sulsel sehubungan momentum Pileg dan Pilpres. “Tidak lah, proses hukum berjalan. Kalau efek atau dampak di Sulsel, saya rasa tidak,” ujarnya.
Menurutnya, pihak Golkar saat ini fokus membentuk tim serta melakukan koordinasi guna menghadapi pemenangan Pileg dan Pilpres. “Kami di Golkar koordinasi untuk fokus pemenangan Pileg juga hadapi Pilpres,” katanya.
Oleh sebab itu, dia mengimbau untuk semua kader tetap solid menjaga basis untuk meraih kemenangan di tahun 2019. “Imbauan kami untuk kader, jaga basis dan kompak untuk kemenangan 2019,” pungkasnya.
Juru bicara DPD I Golkar Sulsel, Risman Pasigai, tak ingin menanggapi terlalu jauh kasus yang menimpa politikus Golkar tersebut. Namun, yang pasti Golkar cukup prihatin dengan kasus ini.
“Kita prihatin, dan Idrus Marham memperlihatkan sikap satria sebagai seorang pejabat dan ini adalah sesuatu yang baru dalam politik,” singkatnya.

NH Bantah Dana Dugaan Korupsi PLTU Riau Mengalir ke Golkar

Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid (NH) membantah pengakuan Fadli Nasution yang menyebut sejumlah dana dari kantong Eni Saragih juga mengalir ke Partai Golkar.
“Tidak ada sama sekali dana masuk ke Partai Golkar dari Eni Saragih. Tudingan pengacara Eni itu tidak benar,” tegas mantan Ketua Harian DPP Golkar itu.
Fadli Nasution bertindak selaku pengacara Eni Saragih yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau oleh KPK. Dalam pengakuan Fadli, menyebut sekitar Rp2 miliar dana yang mengalir untuk penyelenggaraan forum pengambil keputusan tertinggi di partai berlambang pohon beringin itu.
Menurut NH yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Munaslub di pertengahan Desember 2017 itu, Munaslub Golkar yang menetapkan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum DPP Golkar hingga 2019 itu berjalan dengan sempurna.
“Tertib administrasi penganggaran seperti biasa sangat kuat dijalankan dalam setiap even organisasi Partai Golkar. Baik dalam hal sumber dana maupun penggunaannya. Makanya, saya tegaskan lagi tidak ada sama sekali penyelenggara menerima dana dari atau atas nama Eni Saragih,” tegas NH. (yad-arm-fah/D)


div>