SABTU , 20 OKTOBER 2018

IHI Nilai BKD Sinjai Bertanggungjawab Pembayaran Gaji PNS Terpidana

Reporter:

Editor:

dedi

Senin , 12 Desember 2016 18:12
IHI Nilai BKD Sinjai Bertanggungjawab Pembayaran Gaji PNS Terpidana

Ilustrasi.

SINJAI, RAKYATSULSEL.COM – Istitut Hukum Indonesia (IHI) Biro Kabupaten Sinjai menilai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga bertanggung jawab atas pembayaran gaji PNS terpidana Korupsi yang menyeret Sekda Sinjai, H. Taiyeb A Mappasere dan Asisten III, Drs. Akmal dan Kadis Sosial, Muhlis Isma.

Wakil Ketua IHI Biro Kabupaten Sinjai, Supardi mengatakan, pembayaran gaji PNS bermasalah ini diindikasikan BKD Sinjailah yang bertanggung jawab karena tidak mengusulkan pemecatan terhadap pegawai tersebut.

“Seharusnya BKD langsung mengusulkan pemecatan bagi pegawai bermasalah dengan hukum dan putusannya sudah inkrah ke presiden, gubernur dan Bupati, sesuai dengan golongannya. Namun yang terjadi BKD justru menerbitkan SK Mutasi yang ditandatangani langsung oleh Bupati Sinjai, Sabirin Yahya ke Sekda sehingga sekertariat harus tetap membayarkan gaji PNS bermasalah dengan hukum. Tidak mungkin juga sekda membayarkan gaji tanpa SK yang berkekuatan hukum dan kalau itu terjadi maka sekertariat juga melakukan pelanggaran hukum,” tegasnya.

Selain itu, Supardi menganggap Kepala BKD Sinjai A. Zainal telah melakukan pembohongan publik terkait pernyataannya di sejumlah media bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang adanya PP no 4 tahun 1966.

“Dimana dirinya sendiri yang menghukum PNS bermasalah tersebut, melalui SK Pemberhentian tunjangan jabatan dan SK mutasi PNS yang bermasalah untuk di pindahkan ke sekertariat daerah sehingga tetap terbayarkan gajinya,”jelasnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sinjai, Edi wansen, SH yang didampingi Kasi Intel Kejari Sinjai, Parawansa mengatakan, terkait kasus gaji PNS tersebut, tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah.

“kami telah memeriksa Bupati Sinjai, Sabirin Yahya dalam kapasitas sebagai saksi.” jelasnya

Sebelumnya, Kepala BKD Sinjai, Andi Zainal saat ditemui sejumlah awak media mengaku tidak mengetahui adanya PP No 4 Tahun 1966.

“Saya saja baru tahu itu ketika saya diperiksa Kejaksaan dan Kalau Prosedur pengusutan Pemecatan PNS itu, harus kepala SKPD yang bersangkutan mengusulkan ke Pimpinan setelah itu. Rekomendasi Pimpinan ke BKD dan setelah itu BKD ke Pimpinan,” katanya.


div>