SELASA , 23 OKTOBER 2018

Ikut Campur, Pegawai Pemprov Keluhkan Tim Transisi NA

Reporter:

Al Amin

Editor:

Iskanto

Senin , 17 September 2018 18:16
Ikut Campur, Pegawai Pemprov Keluhkan Tim Transisi NA

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Presiden RI Joko Widodo.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kinerja sejumlah pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Sulsel sedikit terhambat. Hal itu dikarenakan masih adanya tim pemenangan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) yang ikut campur tangan dalam urusan ketatanegaraan.

Seperti yang terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemprov Sulsel. Sejumlah pegawai mengeluhkan masih adanya tim transisi Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman yang mengatur kerja pegawai.

Salah satu staf di Bappeda yang enggan disebut namanya mengaku tak nyaman saat bekerja lantaran masih dibayang-bayangi oleh tim transisi NA memantau dan mengawasi kerja ASN. Mereka mengatas namakan Tim Ahli Penyusun RPJMD.

Tim ahli yang dimaksud yakni sebanyak enam orang, terdiri dari dua profesor dan selebihnya anak muda yang diketahui adalah kawan dari anak Nurdin Abdullah sendiri.

“Mereka datang setiap hari mengatur kerja ASN disini (Bappeda). Apakah ini atas instruksi Pimpinan atau bukan, yang jelas kami merasa risih,” katanya, Senin (17/9).

Mereka merasa tak dipercaya menyusun RPJMD. Padahal, salah satu tugas pokok Bappeda adalah menyusun dan mengawal RPJMD agar bisa terlaksana dengan baik siapapun pimpinannya. Bahkan jika hal ini terus berulang, lanjutnya, target 100 hari kerja yang diproklamirkan Nurdin Abdullah bisa saja terhambat.

“Kami tidak nyaman bekerja. Dikhawatirkan target 100 hari kerja bisa terhambat oleh oknum yang selalu mengatasnamakan tim ahli ini,” tukasnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Direktur Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Herman menilai, sikap tim transisi NA yang menghalang-halangi kerja para pegawai dinilai berlebihan. Apalagi menurutnya, tim transisi tersebut bukanlah perangkat daerah apalagi memiliki hak dalam menghambat pekerjaan orang lain.

Herman menyebut, yang membantu Kepala Daerah terpilih adalah perangkat daerah yakni OPD yang terdiri dari Dinas, Badan & Kantor.

“Sedangkan tim transisi inilah yang bertugas mendukung Kepala Daerah terpilih untuk mencapai visi misi daerah yang kelak akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang jangka waktunya selama 5 tahun masa periodenya, bukan sebagai penghalang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, tak hanya tim transisi, masing-masing OPD juga bertanggung jawab terhadap pencapaian visi misi tersebut sesuai dengan program prioritas yang menjadi tanggung jawab OPDnya masing-masing.

“Makanya, Kepala Daerah terpilih segera buat dan masukkan draft RPJMD ke DPRD untuk dibahas segera, apakah janji-janji kampanyenya sudah tertuang dalam program prioritas dalam RPJMD. Kemudian tegas dalam memberikan tugas, jangan sampai tim transisi ikut-ikutan pada ranah yang bukan fungsinya,” tutupnya. (*)


div>