SELASA , 11 DESEMBER 2018

Ikut Pilkada, Jejak “Hitam” Mantan Napi Wajib Dipublikasikan ke Publik

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 16 September 2017 11:39
Ikut Pilkada,  Jejak “Hitam” Mantan Napi Wajib Dipublikasikan ke Publik

Karikatur. Doc RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Salah satu poin yang Disahkan dalam Revisi UU Pilkada 2017 adalah  Mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada Serentak 2018. Namun dengan syarat, rekam jejak “hitam” sang calon wajib dipublikasikan kepada publik.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 huruf g berbunyi “Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran”.

Kepala Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel,  Khaerul Mannan mengatakan, bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) yang pernah berstatus Narapidana bisa mencalonkan diri, namun mereka harus memperlihatkan hasil putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.  “Yang pernah berstatus narapidana bisa mencalonkan, namun mereka harus memperlihatkan hasil putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, jika dia telah menjalani hukuman,” ungkap Khaerul Mannan, usai melakukan sosialisasi tatacara pencalonan bakal  pasangan calon perseorangan di kantor KPU Sulsel, Jl Andi Pettarani , Jum’at (15/9).

Namun untuk bandar narkoba dan tindak pidana pelecahan seksual, tidak diberikan kesempatan menjadi kepala daerah. “Berdasar undang-undang KPU hanya dua yang tidak bisa melakukan pendafaran, yakni Bandar Narkoba dan pernah melakukan kekerasan seksual terhadap anak,” ucapnya.

Kalau ada mantan narapidana yang mendaftar. Syarat harus menyatakan dalam formulir bahwa dia mantan narapidana. Jadi harus transparan, harus juga melampiran keterangan dari lembaga permasyarakat (lapas),” tambahnya.

Tidak hanya itu, bagi mantan narapidana, juga harus mengumumkan ke publik soal kasus dan pidana yang telah dia lalui. Pada subtansinya, dia harus menyampaikan kepada masyarakat dengan ril, bahwa dia adalah mantan narapina. “Jadi perlu melampirkan keterangan bahwa calon tersebut sudah menyampaikan kepada publik sebagai mantan terpidana. Ini dilakukan melalui media cetak,” tuturnya.

Hanya memang, lanjut Khaerul, hal itu tidak diatur berapa kali terbitan publikasi tersebut. Dia hanya mengatakan, yang terpenting ada laporan ke KPU.


div>