RABU , 22 AGUSTUS 2018

Ikut Seleksi, Kinerja Komisioner KPU Terganggu

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Jumat , 16 Maret 2018 11:00
Ikut Seleksi, Kinerja Komisioner KPU Terganggu

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jalannya rangkaian tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel ternyata tak semulus yang diharapkan. Bahkan sejumlah persoalan kerap muncul dalam setiap tahapan di Pilgub. Seperti penentuan lokasi jadwal kampanye akbar yang belum clear, penentuan jadwal debat kandidat yang sempat molor serta persoalan DPT belum lengkap. Apalagi dari lima komisioner KPU Sulsel, empat diantaranya sibuk ikut seleksi untuk pertahankan “statusnya” sebagai penyelenggara.

Dengan majunya kembali komisioner KPU Sulsel tersebut, sejumlah pihak menilai jika kinerja komisioner KPU dalam pilkada serentak terganggu, karena bersamaan dengan proses seleksi calon komisioner.

Dengan rentetan problem tersebut, kinerja KPU dituding buruk dan tidak profesional sehingga jalannya tahapan Pilkada amburadul. Dan itu terbukti, dengan banyaknya masalah yang kerap terjadi dalam setiap tahapan proses pilkada.

Empat komisioner KPU yang kembali ingin mempertahankan kursinya yakni , Komisioner Divisi Hukum, Haerul Mannan, Komisioner SDM dan Partisipasi Masyarakat Faisal Amir, Komisioner Divisi Teknis, Misna M Attas serta Komisioner Divisi Data, Mardiana Rusli.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Aswar Hasan menilai harus ada perhatian khusus kepada keempat anggota KPU Sulsel yang kembali mencalonkan diri. Jangan sampai, karena fokus dalam tahapan seleksi, tugas-tugas sebagai komisionet KPU terbengkalai.

“Itu saya pikir nanti itu mereka harus di evaluasi saat wawancara. Dan berdasarkan masukan publik jadi mereka harus di evaluasi saat timsel melakukan wawancara. Karena itu bisa menjadi pertimbangan meloloskan kembali mereka,” kata Aswar Hasan, Kamis (15/3)

Apalagi memang, tidak ada aturan yang jelas mengenai pendaftaran ulang anggota komisioner KPU untuk periode berikutnya. Sehingga, perlu metode atau cara khusus dalam menyeleksi kembali anggota KPU ini.

“Karena tidak ada juga undang-undang yang melarang mereka untuk mendaftar kembali, itu masalahnya. Jadi mereka punya hak secara konstitusi untuk mendaftar lagi. Bahwa mereka nanti patut atau tidak diloloskan itu nanti melalui proses evaluasi dalam tahap wawancara,” terangnya.

Apalagi, lanjutnya, persoalan kinerja selama periodenya dari keempat komisioner KPU inu harus menjadi patokan untuk meluluskan kembali. Jangan sampai, timsel meloloskan kembali lantas kinerjanya selama ini dimata publik kurang atau tidak maksimal.

“Timsel juga dalam wawancara itu mestinya juga memperhatikan masukan publik. Karena pastinya jadi patokan kinerja dan konsistensi khusus 4 orang anggota komisioner KPU Sulsel ini yang mendaftar lagi,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Kepala bagian Hukum, Teknis dan Humas KPUD Sulsel, Asrar Marlang membantah. Asrar mengatakan, hingga saat beberapa persiapan sudah clear, meski masih ada yang belum, karena terkendala dengan koordinasi dan komunikasi.

“Misalnya seperti lokasi kampanye akbar, belum final karena KPU masih menunggu paslon masukan ulang jadwal deklarasi umum untuk tidak bertepatan dengan kampanye akbar paslon kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurutnya,soal lokasi kampanye. Usulan empat calon di Pilgub, hampir bertabrakan dengan kampanye akbar dua paslon di Pilwalkot Makassar. Apalagi kata dia, lokasi juga bersama yakni Lapangan Karebosi, sehingga perlu koordinasi ulang.

Tak hanya itu, lanjut dia. Segi keamanan juga pihak kepolisian yakni Polda dan Polrestabes menginginkan agar satu hari hanya satu paslon melakukan kampanye sehingga dengan mudah dilakukan pengamanan.

“Empat paslon mau 22-23 kampanye akbar. Sedangkan paslon Pilwalkot Makassar juga mau tanggal yang sama, apalagi sudah ada jadwal. Pihak Polda juga menyarankan agar tak boleh kampanye dua paslon dalam satu hari,” katanya.

Oleh sebab itu KPU kata Asrar, masih menunggu kelanjutan jadwal ulang dari tim paslon sehingga ditetapkan jadwal pasti untuk kampanye akbar.

Tak hanya itu, salah satu problem juga yaitu. KPU masih menunggu laporan dari tim paslon perihal penambahan atau pemasangan APK dan bahan kampanye di semua daerah yang dianggap masih belum maksimal.

“Kami tunggu paslon dan tim masukan ulang jadwal kampanye. Sisi lain kita juga tunggu pelaporan tim soal APK dan BK yang dianggap perlu penambahan,” terangnya.

Namun, kata Asrar, pihaknya akan menetapkan jadwal kampanye tanpa persetujuan dari pihak pasangan calon jika tak kunjung menemui kesepakatan. “KPU akan mengambil langkah terakhir karena bukan cuma ini yang mau di urus, KPU akan menetapkan Jadwal sendiri tanpa persetujuan dari tim paslon, karena kami juga tidak mau melawan intruksi dari Polda (Sulsel) untuk tidak mengadakan kampanye yang bersamaan walaupun beda tingkatan,” demikian kata Asrar. (*)


div>