JUMAT , 22 JUNI 2018

Imigrasi Parepare Lakukan Pencegahan TKI Non Prosedural

Reporter:

Editor:

Niar

Senin , 05 Juni 2017 14:22
Imigrasi Parepare Lakukan Pencegahan TKI Non Prosedural

Adam Setyawan SH, Kasubsi Informasi Keimigrasian Kelas II Kota Parepare

PAREPARE, RAKYATSULSEL- Maraknya Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang menjadi korban Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menjadi salah satu ancaman ketahanan nasional serta menjadi sorotan dan isu yang berkembang ditengah masyarakat.

Salah satu terjadinya TPPO ini diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (non procedural) dengan modus operandi antara lain haji, umroh, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migrant, dan duta budaya.

TPPO digolongkan dalam kejahatan Transnational Organized Crime yang bersifat luar biasa sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa (extra ordinary).

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu Instansi yang menangani masalah perdagangan orang akan meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya TPPO.

Kepala Kantor Imigrasi parepare sesuai Surat Edaran No. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural akan melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam permohonan Paspor dengan mengedepankan Sense of security.
[NEXT-RASUL]

“Meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap WNI yang diduga akan bekerja diluar Negeri (TKI Non Prosedural) dengan alasan Ibadah Haji/Umroh, magang, program bursa kerja Khusus, beasiswa, penempatan buruh migran dan duta budaya,” ujar Adam Setiawan, Kasubsi Informasi Keimigrasian Kelas II Parepare.

Diuraikanya, dalam hal penerbitan Paspor Kepala Kantor Imigrasi Sesuai Surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI.2-GR.01.01-0331 perihal Pencegahan TKI Non Prosedural di dalam proses penerbitan paspor bagi pemohon Paspor yang akan melakukan perjalanan ke Luar Negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji Khusus/umroh, untuk dapat melampirkan Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Surat Keterangan dari Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus/Umrah (PPIH/PPIU).

Sedangkan bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke Luar Negeri dalam rangka Magang dan program bursa kerja khusus, meminta Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja.

“Apabila terdapat kecurigaan oleh Petugas terhadap Pemohon paspor yang akan ke luar negeri dengan alasan Wisata, Kunjungan Keluarga (Pernikahan Keluarga) maka petugas akan meminta melampirkan Surat Keterangan Bepergian dari Kantor Kecamatan Domisili Yang bersangkutan, Surat Jaminan dan Foto Copy Paspor dari Keluarga yang akan dikunjungi,” jelas Adam Setyawan.

Semua ketentuan tersebut kata Adam adalah semata-mata dalam rangka Pencegahan TKI Non Prosedural. (sps/nia)


Tag
div>