RABU , 21 NOVEMBER 2018

Indikasi Korupsi, Polda Periksa Komisioner KPU Makassar

Reporter:

Sugihartono

Editor:

Iskanto

Kamis , 01 November 2018 07:45
Indikasi Korupsi, Polda Periksa Komisioner KPU Makassar

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Dicky Sondani

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makasaar, Wahid Hasyim Lukman, Rabu (31/10/18).

Pemeriksaan Kepala Divisi Hukum itu dilakukan untuk meminta keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah daerah Kota Makassar kepada KPU Kota Makassar tahun 2017, untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018.

“Ia benar diperiksa untuk dimintai keterangan,” ujar Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani.

Menurut Dicky, pemeriksaan Komisioner KPU tersebut sebagai upaya pengumpulan data dan bahan keterangan terkait dana hibah Pemkot kepada KPU Makassar.

“Ini masih dalam tahap pengumpulan data terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah itu,” jelas Dicky.

Sementara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel juga akan melakukan pencarian bukti-bukti terkait dugaan kasus penyimpangan dana hibah tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Tarmizi mengatakan, pihaknya sementara melakukan pengumpulan data terkait persoalan itu. “Kami baru mengumpulkan informasi,” ujar Tarmizi, Rabu (31/10/2018).

Kata dia, nantinya ketika informasi tersebut telah terkumpul, maka piha Kejati akan menindaklanjuti kasus dana hibah KPU Makassar.

Direktur Anti Coruption Commite (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib mewanti-wanti para penegak hukum agar betul-betul serius dalam menangani kasus ini, sebab menurut Muthalib, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel juga menyatakan akan melakukan pengumpulan bahan keterangan. Untuk itu ia meminta pihak Polda Sulsel menunjukan independensinya terkait penangan kasus tersebut.

”Polda harus benar-benar menunjukkan independesinya mengusut kasus ini sehingga tidak menimbulkan kesan “perebutan kasus” dengan Kejati,” ujar Muthalib.

Muthalib berharap dalam pengusutan kasus ini pihak penegak hukum tidak sedang melakukan drama hukum sehingga tidak menimbulkan noda hitam terkait bobroknya pengusutan kasus dugaan korupsi di Sulawesi Selatan.

“Kita berharap tidak ada drama hukum dalam pengusutan kasus ini yang kemudian menimbulkan image negatif, sebaliknya Polda ataupun Kejati yang tangani, maka harus benar-benar profesional,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar menggelontorkan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk digunakan pada Pemilihan Wali Kota 2018.

Anehnya, hingga saat ini Sekretariat KPU Makassar belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap sejumlah biaya yang belum terbayarkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Informasi yang dihimpun, sebesar Rp1,8 miliar honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tertunggak selama dua bulan. Begitu juga dengan honor kuasa hukum sebesar Rp700 juta juga mengalami hal yang sama.

Tidak hanya itu, pembayaran untuk pengadaan logistik senilai Rp750 juta yang meliputi surat suara, template (tuna netra), hologram, printer, laptop, komputer, pembuatan film dokumenter dan application challenge serta honor verifikasi faktual pendataan pemilih juga sama. (*)


div>