SELASA , 19 DESEMBER 2017

Indira Lepas Peserta Latihan Kerja ke Kemenaker RI

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 11 Agustus 2017 17:09
Indira Lepas Peserta Latihan Kerja ke Kemenaker RI

Ketua TP PKK Makassar, Indira Yusuf Ismail saat memberikan sambutan di acara pelepasan peserta Pelatihan Kerja dan Sertifikasi Kejuruan Fiber Optik di Bandung dan Bekasi, Jumat (11/8/2017). Foto: ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua TP PKK Makassar, Indira Yusuf Ismail bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan melepas 26 orang yang akan menjadi peserta Pelatihan Kerja dan Sertifikasi Kejuruan Fiber Optik di Bandung dan Bekasi, Jumat (11/8/2017).

Indira Yusuf Ismail dalam sambutannya menyampaikan selamat bagi para peserta yang sebelumnya lolos seleksi dalam program Pemkot Makassar melalui Disnaker, Maeki Anjama Rong yang disingkat Manjarong, sembari memotivasi para peserta.

“Selamat bagi yang telah lulus seleksi dan semangat mengikuti pelatihan di Kemenaker. Tunjukkan bahwa sumber daya manusia di Makassar itu ahli di bidang masing-masing. Tentunya harus bisa bersaing nantinya,” ungkap Indira Yusuf Ismail.

Indira juga berpesan kepada para peserta agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan kerja tersebut. Mengingat kompetisi di dunia kerja semakin kuat, maka keterampilan serta skill dalam bekerja harus ditingkatkan pula.

Sementara itu, Kepala Disnaker Makassar A. Irwan Bangsawan mengatakan bahwa para peserta akan dikirim ke Balai Besar Latihan Kerja Cevest Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI di Bekasi sebanyak 20 orang dan Bandung, 6 orang.

“Ke 26 peserta yang akan dikirim ke Bekasi dan BandungĀ  menjalani pelatihan selama sebulan penuh yang dibimbing oleh Kemenaker RI. Dilanjutkan magang selama 3 minggu di MNC TV,” kata A. Irwan Bangsawan

Irwan melanjutkan, pelatihan tersebut sepenuhnya ditanggung pihak Kemenaker RI alias gratis. Selain itu, keunggulan lainnya dari program ini para peserta akan mendapatkan sertifikasi standar internasional.

[NEXT-RASUL]

“Kegiatan ini ‘zero APBD’ artinya tidak menggunakan APBD Kota Makassar, semuanya ditanggung oleh Kemenaker RI, termasuk urusan logistiknya. Selain itu, mereka akan menerima sertifikat yang berstandar internasional,” jelas A. Irwan.


div>