SENIN , 11 DESEMBER 2017

Industri Pelabuhanan Harus Kompak dan Solid

Reporter:

Nhera Arvindra

Editor:

doelbeckz

Kamis , 07 Desember 2017 19:27
Industri Pelabuhanan Harus Kompak dan Solid

Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo, memberikan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) tentang Transformasi Pengelolaan di Kawasan Timur Indonesia dan Program Tol Laut Pemerintah yang digelar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Ruang Serba Guna Lantai 7 Kantor Pelindo IV Makassar, Kamis (7/12). foto: ist for rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus H Purnomo, menekankan, semua instansi di pelabuhan harus kompak dan solid.

Hal itu diungkapkan Dirjen Hubla dalam arahannya saat menjadi narasumber sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Transformasi Pengelolaan di Kawasan Timur Indonesia dan Program Tol Laut Pemerintah yang digelar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar, Kamis (7/12).

“Kita semua harus kompak, harus solid. Ayo kita kompak berbuat untuk negeri ini,” tegas Agus dalam FGD yang berlangsung di Ruang Serba Guna Lantai 7 Kantor Pelindo IV Makassar.

Selain kompak dan solid, Agus juga meminta agar seluruh instansi di pelabuhan untuk selalu bersinergi dengan pihak lain. Serta selalu positif thinking dan tidak saling menyalahkan. “Tak lupa, sesuai instruksi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, kita juga harus memaksimalkan online dan digital mengingat saat ini sudah era digital,” katanya.

Agus juga menuturkan, ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) harus bertumbuh. “Kita punya Pekerjaan Rumah (PR), bagaimana agar semua pelabuhan yang disinggahi kapal harus bertumbuh ekonominya, terutama pelabuhan-pelabuhan di KTI,” jelasnya.

Jika ekonomi wilayah tumbuh, lanjutnya, otomatis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan bertumbuh. Namun, APBN harus tumbuh tetapi yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Semua pelabuhan harus bisa mengeluarkan biaya yang kompetitif.

“Karena tujuan Tol Laut, supaya semua barang kebutuhan masyarakat bisa tersebar di seluruh Indonesia dengan harga yang masih pantas. Tentunya, kita semua berharap agar negeri ini bisa bersaing dengan negeri yang lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung juga melakukan expose tentang ‘Quick WinTransformasi Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia Timur’.

Menurut Doso, selama ini pihaknya sudah melakukan delapan hal untuk quick win penurunan cost logistik dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu konektivitas pelabuhan pemerintah dan pelabuhan komersial.

“Selain itu, kami juga melakukan pelaksanaan pengerukan, pelimpahan pemanduan, simplifikasi tarif yang direvitalisasi dalam bentuk tarif paket, perubahan proses penetapan tarif, kegiatan bongkar muat barang umum di Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pengoperasian fasilitas APBN di pelabuhan umum komersial, serta pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan,” jelasnya.

Doso memaparkan, khusus penataan pengelolaan TKBM, biaya TKBM di Indonesia Timur tanpa alat bongkar muat mencapai 70 persen sampai 80 persen. Apabila menggunakan alat bongkar muat mencapai 50 persen dari biaya bongkar muat atau stevedoring.

Adapun, penataan pengelolaan TKBM dengan aturan baru yaitu pertama, terdapat alternatif penyedia layanan TKBM (tidak monopoli), di mana TKBM akan memiliki sertifikasi dan terlatih, jaminan produktivitas dan kecepatan kerja selama 24 jam, kesejahteraan lebih terjamin dalam arti, gaji bulanan, insentive atau lembur, tunjangan dan bonus produktivitas. Serta dapat dilakukan Service Level Agreement (SLA) atau Service Level Guarantee (SLG) (responsibility).

“Kedua, penggunaan alat modern harus dapat menurunkan cost logistic, sehingga pekerjaan TKBM menjadi lebih ringan. Yaitu dengan melakukan konversi cargo dari non kontainer ke kontainer, installment alat bongkar muat yang berdampak pada lower cost dan single cost yaitu tarif paket, sehingga memudahkan perhitungan atau simplifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait demo TKBM secara nasional yang berlangsung pada Senin, 4 Desember lalu, Doso Agung melaporkan kepada Dirjen Hubla bahwa untuk di wilayah Pelindo IV, hanya TKBM di Pelabuhan Makassar yang melakukan aksi demo.

“Itupun para TKBM demo karena tidak mendapat informasi yang jelas. Padahal, penataan TKBM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para TKBM. Bersyukur, hanya TKBM di Makassar yang melakukan aksi demo lalu. TKBM di cabang lainnya tidak ada yang melakukan demo,” tukas Doso Agung.

Adapun, FGD tersebut dihadiri Dewan Komisaris PT Pelindo IV, yakni Komisaris Utama, Agus Purwoto, Komisaris, Susilo M.T. Harahap, Komisaris, Suratto Siswodihardjo, Komisaris, Wihana Kirana Jaya dan Komisaris, Heri Purnomo.

Selain itu, juga dihadiri Direksi PT Pelindo IV, yaitu Direktur Utama Doso Agung, Direktur Operasi dan Komersial Riman S Duyo, Direktur Fasilitas dan Peralatan Farid Padang, Direktur SDM dan Umum Muhammad Asyhari dan Direktur Keuangan Yon Irawan.

Gelaran tersebut dihadiri pula Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Andi Rahmatullah, Kepala Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Makassar Victor Vikki Subroto, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Aris Bachtiar, Danden POM XIV Letkol CPM Jhon Carles Bobi Natal Sitorus, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Makassar A Irfan, Kepala Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Makassar Gusmiadirrahman, dan Kepala Distrik Navigasi Makassar M Ali Malawat.

Hadir juga para KSOP dan KUPP di wilayah kerja Pelindo IV, para General Manager Pelindo IV, Direktur Anak Perusahaan PT Pelindo IV, yakni PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), PT Nusantara Terminal Services (NTS) dan PT Equiport Inti Indonesia. Serta pejabat kantor pusat, cabang Makassar dan Terminal Petikemas Makassar (TPM), Direktur SBU Marine Service, Direktur SBU Property dan Project Management Office (PMO).

Sebelum FGD dimulai, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade. (***)


div>