SELASA , 16 OKTOBER 2018

Ingin Kawin dan Bercerai, ASN Imigrasi Parepare Wajib Patuhi Aturan Ini

Reporter:

Editor:

Niar

Rabu , 09 Mei 2018 11:19
Ingin Kawin dan Bercerai, ASN Imigrasi Parepare Wajib Patuhi Aturan Ini

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kantor Imigrasi kelas II Parepare wajib mematuhi kode etik ijin perkawinan dan perceraian yang ditetapkan.

Hal ini terungkap dalam pembahasan yang digelar Imigrasi Kelas II Kota Parepare pada Rapat Dalam Kantor (RDK), Selasa, (8/5/2018), kemarin.

Dalam kegiatan RDK ini, pihak Imigrasi menghadirkan Ispektur Muhammad Husni Syam sebagai narasumber, yang juga dihadiri seluruh divisi Kantor Imigrasi Kelas II Parepare.

Nurdania selaku panitia mengungkapkan, alasan pengambilan tema tersebut mengingat kode etik terkait ijin pernikahan dan perceraian masih jarang dibahas sehingga perlu diberikan pemahaman dan pembinaan kode etik izin perkawinan dan perceraian.

Sementara, Husni Syam dalam papaparannya, menjelaskan tentang dasar hukum yang mengatur ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

“PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat selambat lambatnya 1 tahun sementara PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat,“ ungkapnya.

Menurut Husni, bagi ASN yang tidak memberitahukan pekawinan pertamanya secara tertulis serta tidak memperoleh ijin perceraian dari pejabat, akan dijatuhi hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Dibahas pula tentang pemberian hukuman disiplin berat kepada ASN jika melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin dari pejabat. “Penolakan pemberian gaji dan daftar gaji juga akan menjadi sanksinya,” tegas Husni.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, Letehina.


div>