SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Ingin Tata PKL, Pemkot Makassar Godok Perwali

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Senin , 17 September 2018 07:38
Ingin Tata PKL, Pemkot Makassar Godok Perwali

PKL Center Karebosi. Foto: Andri/RakyatSulsel

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Untuk memastikan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar disejumlah titik di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar segera menggodok regulasi (Perwali) terkait PKL sebagai payung hukum.

Regulasi PKL dalam bentuk Perwali tersebut saat ini tengah dilakukan di bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Makassar, sebagaiĀ acuan dasar pemerintah kota dalam menata pedagangĀ termasuk penataan PKL yang akan menempati lokasi Kanre Rong di Jalan RA Kartini.

Kepala Bagian Hukum Setda Makassar, Umar SH mengaku, masih mengkaji regulasi tersebut sebab masih ada beberapa pasal yang masih perlu untuk dibahas. Meski begitu, dia mengaku optimistis regulasi tersebut bisa rampung dalam waktu dekat ini. Sebab, progresnya sudah mencapai 90 persen.

“Masih dalam kajian, karena masih ada beberapa pasal yang mesti harus didalami. Perampungannya sudah sekitar 90 persen, jadi kita optimistis rampung bulan ini (September),” kata Umar, Minggu (16/9)

Dalam regulasi tersebut, kata dia, nantinya juga akan dibahas perihal hak dan kewajiban pedagang. Kendati demikian, dia belum mau membeberkan secara rinci substansi dari isi regulasi tersebut. Pasalnya, itu masih dalam tahapan koordinasi internal.

“Janganmi dulu saya sampaikan itu (kekurangannya). Intinya, perwali ini bagaimana mengayomi pedagang kaki lima yang ada disana. Yang jelas, kita (pemerintah) tidak akan memberatkan pedagang kaki lima,” ungkapnya.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto meminta kepada bagian hukum agar segera menyempurnakan kembali regulasi yang telah ada. Termasuk memperjelas status pedagang yang masuk di kawasan tersebut.

“Secara struktur sudah bagus, tapi masih ada beberapa yang harus diperkuat. Misalnya, status pedagang harus resmi agar mereka mendapatkan ketenangan dalam berusaha, karena image PKL itu rata-rata bisa di gusur,” ujarnya.

Menurut dia, pedagang yang ditempatkan di Karebosi sudah berstatus resmi lantaran sudah memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU).

“Mereka inikan sudah memiliki TDU, fasilitas disiapkan, gratis, cuma ada retribusi dan servis charger untuk kebersihan dan keamanan,” ungkapnya.

Dia berharap agar September ini seluruh pedagang kaki lima yang ada di tiga kecamatan, yaitu Bontoala, Rappocini dan Ujung Pandang bisa segera menempati both yang telah disiapkan di kawasan pusat kuliner PKL Kanre Rong Karebosi.

Sebab, kawasan ini ditarget sudah bisa berporerasi secara maksimal pada Oktober mendatang, khususnya saat even Makassar International Eight Festival and Forum (F8).

“Inikan tinggal memasukkan saja, saya punya target September ini harus sudah masuk permanen,” katanya

Meski begitu, sebelum memindahkan seluruh pedagang maka pihaknya harus memikirkan secara matang terkait lahan yang sebelumnya ditempati pedagang sebelum masuk ke PKL Kanre Rong Karebosi.

“Saya mau mereka pindah permanen, tapi persoalanya tidak sesederhana itu, kalau misalnya pedagang di Jalan Sunu pindah, lahan bekas lapak itu mau diapakan, jangan sampai tumbuh lagi, pengalaman di Pasar Sentral kemarin. Jadi, bukan hanya menyelesaikan masalah tapi pasca relokasi itu harus dipelajari,” tegasnya

Diketahui, berbagai fasilitas telah disiapkan pemerintah di Karebosi, mulai dari 235 both, 3 toilet, 1 musallah, lahan parkir yang memadai, hingga lampu penerangan. Berdasarkan data sementara, pedagang di Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 120 lapak, 87 di Bontoala, dan 40 di Rappocini. (*)


div>