RABU , 17 OKTOBER 2018

Ini Cara Pemprov Sulsel Atasi Laporan Aset SKPD yang Bermasalah

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Kamis , 04 Februari 2016 17:52

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut Sulawesi Selatan (Sulsel) tak terlepas dari inovasi yang dilakukan. Salah satunya adalah menghadirkan Bengkel Aset yang telah dibentuk Biro Aset Pemprov Sulsel tahun lalu.

Kepala Biro Aset Pemprov Sulsel Ahmadi Akil menjelaskan, Bengkel Aset bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pencatatan aset yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

“Jadi, jangan persoalan tersebut tinggal di SKPD. Dibawa ke Bengkel Aset untuk didiskusikan,” ujar Ahmadi yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, Bengkel Aset pun merupakan wadah koordinasi antar SKPD. Sebab, kata dia, WTP tidak diproleh dari satu SKPD saja.

Ahmadi mencontohkan permasalahan yang diselsaikan di Bengkel Aset, perhitungan neraca setiap SKPD yang dilakukan setiap tahun. “SKPD tidak boleh melakukan pelaporan aset ketika aset yang dimilikinya tidak sinkron dengan jumlah di biro aset,” terangnya.

Ia mengatakan, dulu terkadang SKPD jalan sendiri dalam melakukan. “Akhirnya, neraca yang keluar misalnya Rp1 miliar untuk tahun ini, berbeda nilainya dengan biro aset,” ungkpanya.

Sekarang, kata dia, itu tidak diperbolehkan. Jadi, SKPD belum bisa memgeluarkan hasil neraca ketika belum tersinkronisasi jumlah aset antara SKPD dan biro aset.

[NEXT-RASUL]

Sehingga, pada Bengkel Aset, sebelum menjadi neraca dilakukan rekon atau menyamakan.

“Tentunya di Bengkel Aset akan kita cari kenapa bisa bebeda. Berarti ada proses yang salah. Kita benahi segera,” demikian Ahmadi.

Ketika SKPD melakukan pembelian barang setiap tahun, lanjutnya, tidak boleh berbeda dengan biro aset. Sebab, ketika berbeda dari pencatatan, itu yang menjadi penilaian pemeriksaan BPK.

“Itu yang tidak ada dalam peraturan, yang memerintahkan membuat sebuah wadah untuk menyelesaikan permasalahan,” ungkapnya.

 


div>