RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Ini Hukuman Untuk 19 Kepala Distrik yang Tolak PSU

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Rabu , 26 April 2017 09:54
Ini Hukuman Untuk 19 Kepala Distrik yang Tolak PSU

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM -Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura akhirnya memvonis 19 Kepala distrik yang menjadi terdakwa tindak pidana penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 236 TPS dari 17 Distrik di Kabupaten Jayapura berupa vonis 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan dan denda masing – masing sebesar Rp 300 ribu, Selasa (25/4).

Sidang dipimpin oleh Majelis hakim ketua Syafrudin, SH, Abdul Gafur SH, Lidia Awinero SH menyatakan terdakwa I Ganefo, Eroll Yohanis Daisiu, Edison Yapsenang, Oktovianus J Sabrandi, Yahya Yarisetouw SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon secara bersama-sama.

Dikatakan para kepala distrik melanggar ketentuan pasal 188 UU No. 1 tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU jo pasal 71 ayat (1) UU no.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1 tahun 2015 tentang pengesahan PP pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

Serta menetapkan barang bukti berupa 1 bundi surat dari asosiasi Kepala Distrik Kabupaten Jayapura Nomor : 06/AKD/II/2017, 3 lembar foto, satu keping VCD pembicaraan Kepala Distrik Yokari yakni Yohanis Mandowally serta membebankan kepada para terdakwa membiayai biaya perkara masing–masing Rp 5 ribu.

Dilansir dari Cenderawasih Post (Jawa Pos Group), hakim juga menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani semua terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindakan pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir.

Majelis hakim mengatakan perbuatan para terdakwa meresahkan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura nomor urut 1, nomor urut 3, nomor urut 4 dan nomor urut 5, serta semua pendukung para calon serta melanggar unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa, dengan sengaja membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. [NEXT-RASUL]

Sementara itu Gustaf Kawer, penasehat hukum 19 terdakwa mengatakan akan berkordirnasi dengan para kliennya terkait dengan putusan majelis hakim, dia juga menilai putusan majelis hakim merupakan putusan yang ragu–ragu dan merugikan kliennya.


div>