SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Ini Sikap Terbaru Kejati Terkait Kasus Pasar Lakessi

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Senin , 26 Desember 2016 11:20
Ini Sikap Terbaru Kejati Terkait Kasus Pasar Lakessi

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Hidayatullah, menegaskan jika kasus pembangunanan pasar Lakessi Kota Parepare berdasarkan investigasi Kejaksaan tidak menemukan indikasi perbuatan korupsi.

“Jadi pembangunan Pasar Lakessi tidak ada uang negara yang disalahgunakan disitu, kayak semacam pungutan,” katanya.

Bahkan pihaknya telah melakukan investigasi terkait pembangunan pasar tersebut, ternyata para warga yang ingin memiliki los menyepakati jika terdapat pungutan sebesar Rp2 Juta per lods.

“Sebenarnya disitu ada kesepakatan antara pedangan dan panitia pembangunan pasar itu, dan uang akan diperhitungkan dengan pembelian kios,” ujarnya.

Hidayatullah juga menuturkan jika kasus pembangunan pasar Lakessi tersebut terdapat kebijakan yang diekluarkan oleh pemerintah terkait agar keluar pungutan liar terhadap para perdangan, sehingga pihaknya menunggu kesimpulan ahli jika sebelum kasus tersebut dihentikan.

“Ada kebijakan yang diambil untuk memungut apakah itu dibenarkan atau tidak yang jelas kita tidak bisa berandai-andai, tunggu saja keputusan ahli,” tuturnya.

Namun kasus tersebut masih terus berjalan, jika memang kedepanya keputusan ahli mengeluarkan tidak ada perbuatan melawan hukum maka pihak Kejaksaan akan menghentikan atau SP3 kasus pembangunanan pasar Lakessi yang sangat lama perosesnya. Bahkan Hidayatullah sudah siap untuk digugat.

“Sah-sah saja dan itu bukan suatu hal yang perlu dihindari, atau jaksan peneylidik harus takut, kita bicara hukum saja,” ungkapnya.

Menanggapi hal demikanan Direktur Riset Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi mengatakan jika pihak Kejaksaan menghentikan kasus pembangunan pasar Lakessi maka pihaknya akan melakukan gugatan karena pada pembambungan pasar tersebut terjadi perbuatan tindak pida korupsi dengan cara melakukan pungutan terhadap sejumlah pedagang.

“Kejaksaan tidak konsisten. Inging mengaburkan fakta-fakta hukum yang sudah ada, sebelum dia (Hidayatullah) menjabat Kejati. Kejati Sulselbar perna menyebutkan kerugian negera dari sewa lost pasar yang tidak masuk ke rekening negara, namun masuk ke rekening pejabat pemkot Parepare,” kata Wiwin.

[NEXT-RASUL]

Bahkan dirinya menuturkan jika terdapat pengembalian uang negera yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare, apakah itu bukan merupakan kerugi negera , padahal dalam undang-undang no 31/1999 tentang pemberantasan korupsi mengatakan pengembalian kerugian uang negera tidak menghapus tindak pidana korupsi.

“Bagaimana mungkin dia bilang tidak ada kerugian negera, padahal mereka (Kejaksaan) juga bilang kalau kerugian negera sudah dikembalikan? Kontradiktif kan?,” ungkapnya. (fahrullah)


div>