RABU , 21 NOVEMBER 2018

Inilah Sepuluh Temuan Ombudsman Pada Pelaksaan USBN

Reporter:

Editor:

dedi

Selasa , 04 April 2017 19:56
Inilah Sepuluh Temuan Ombudsman Pada Pelaksaan USBN

Ilustrasi

RAKYATSULSEL.COM – Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) masih diwarnai praktik tidak jujur yang sebagian besar dilakukan oleh guru dan sekolah, terhadap para murid yang melakukan ujian.

Koordinator Tim Pendidikan Penyelesaian Laporan Ombudsman, Rully Amirullah mengungkapkan  dari pemantauan yang dilakukan saat USBN tingkat SMU, SMK dan Madrasah di Jabodetabek pada  20-23 Maret lalu, pihaknya menemukan sepuluh maladministrasi.

Ungkap dia, pertama adalah pendistribusian soal yang dilakukan Pemerintah Daerah tanpa adanya pengawasan ketat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pembuat kebijakan.

Kedua, tidak adanya koordinasi dengan pihak kepolisian dalam proses pengamanan pencetakan dan pendistribusian soal. “Akibatnya terjadi kebocoran kunci jawaban,” ujar Rully di Kantor Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (4/4)

Ketiga, pengawas ujian tidak berasal dari sekolah lain. Melainkan dari sekolah itu sendiri. “Sehingga tidak menggunakan sistem silang mengakibatkan independesi pengawas diragukan,” katanya.

Keempat, Kemendikbud tidak melakukan uji kompetensi terhadap para guru yang membuat dan merumuskan soal ujian. Kemudian kelima ditemukan beberapa sekolah yang tidak memiliki pakta integritas terhadap penggawas  untuk menjamin kerahasiaan pelaksanaan ujian.

Keenam, terdapatnya pungutan kepada peserta ujian sebesar Rp 25 ribu yang dilakukan oleh guru untuk bisa memperoleh kunci jawaban USBN. “Itu ada di Jakarta Timur dan di Cibinong. Jadi dekat dengan pemerintah pusat saja begini apalagi di daerah,” tegasnya.

[NEXT-RASUL]

Ketujuh, ditemukan sekolah yang menyelenggarakan USBN berbasis komputer dengan menyarankan peserta ujian untuk membawa laptop pribadi, lantaran fasilitas sekolah belum memadai.

“Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan ujian,” ungkapnya.

Kedelapan, pengawas ujian sering keluar sehingga peserta ujian bisa melakukan diskusi atau mencontek. Terlebih pada saat ujian itu pengawas membawa dan menggunakan ponsel. “Jadi pengawas malah asik main game dan chatting Whatsapp,” keluhnya.

Kesembilan, Ombudsman juga menemukan peserta ujian yang membawa ponsel ke dalam ruang ujian. “Jadi memanag butuh pengawasan yang harus diperhatikan,” katanya.

Kesepuluh, peserta menerima kunci jawaban langsung dari gurunya, dan itu terjadi di salah satu sekolah swasta Madrasah Aliyah. “Bisa disimpulkan pelaksanaan USBN merupakan hal yang sia-sia, hal tersebut bisa dilihat dari maladministrasi yang terjadi,” katanya.

Dengan adanya sepuluh temuan tersebut Ombudsman menyarankan ke Kemendikbud, perlu adanya perbaikan dalam pelaksaan  USBN tingkat SMA  sederajat. “Guna menjadi perbaikan untuk pelaksanaan USBN tingkat SMP,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Ombudsman melakukan pemantauan tersebut lebih dari 30 sekolah SMA, SMK, dan Madrasah di Jabodetabek.(cr2/JPG)


div>