SELASA , 18 DESEMBER 2018

Inkindo Bersama Diknas Sosialisasi Standar Remunerasi Minimal

Reporter:

doelbeckz

Editor:

Rabu , 25 April 2018 20:54
Inkindo Bersama Diknas Sosialisasi Standar Remunerasi Minimal

Ketua DPP Inkindo Sulsel, Satriya Madjid, memberikan pemaparan tentang standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada acara Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Lynt Makassar, Rabu (25/4). foto: doelbeckz/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan di Hotel Lynt Makassar, Rabu (25/4). Tampil sebagai panelis Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Sulsel Satriya Madjid dan perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar Ahmad Yadi.

Pada kesempatan ini, Ketua DPP Inkindo Sulsel, Satriya Madjid, mensosialisasikan standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi. Sementara, Ahmad Yani yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Makassar melakukan tinjauan dari segi aspek legalitas hukum.

Satriya Madjid memaparkan tentang Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menguraikan lahirnya Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 897 tentang besaran remunerasi minimal tenaga ahli konsultan.

“Dalam standar remunerasi itu mengatur billing rate jenjang keahlian dan pengalaman kerja. Ini penting bagi kita sebagai pengguna jasa konsultansi karena dijadikan acuan dalam menyusun pagu anggaran perencanaan dan pengawasan. Ini tidak boleh dikurang-kurangi. Pasalnya, di dalam Pasal 93 UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang sanksi tertulis dan administratif,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Satriya Madjid, menguraikan, pasal 24 tentang segmentasi pasar pada UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dimana memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengatur kegiatan yang dibiayai APBD kecil, yaitu golongan kecil dan menengah, berteknologi rendah sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai menengah. Itu diprioritaskan bagi konsultan yang berada di daerah. Dasar ini pula membuat Inkindo Sulsel menyusun Peraturan Gubernur (Pergub).

Satriya Madjid mengatakan, pergub itu diharapkan mengatur APBD kecil dan menengah untuk memprioritaskan konsultan kecil dan menengah.

“Selain itu, perusahan besar dari luar yang mengerjakan APBD wajib Kerja Sama Operasional (KSO) dengan dengan konsultan lokal kecil dan menengah. Kami sangat berharap ini bisa terwujud dalam waktu dekat ini,” harapnya.

Sementara, Ahmad Yadi mewakili Kejari Kota Makassar, berbicara tentang hal-hal yang bisa menjadi celah hukum bidang pengadaan barang dan jasa.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mukhtar Tahir, menyampaikan bimbingan teknis ini, kali pertama yang diadakan di Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait perencanaan dan pengawasan serta hukum.

“Kita harapkan ada masukan Inkindo dan Kejaksaan, agar dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pekerjaan konstruksi dalam berjalan sesuai aturan yang ada,” harapnya. (****)


div>