SENIN , 23 JULI 2018

Inkindo Tunggu Pengesahan Pergub Jasa Konsultan

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 09 Juli 2018 23:15
Inkindo Tunggu Pengesahan Pergub Jasa Konsultan

Ketua DPP Inkindo Sulsel, Satriya Madjid, memberikan sambutan dan arahan pada pembukaan Rakerprov DPP Inkindo 2018 di Claro Hotel Makassar, Senin (9/7). foto: doelbeckz/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) Sulsel menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2018 di Claro Hotel Makassar, Senin (9/7).

Salah satu yang menjadi prioritas kepengursan DPP Inkindo Sulsel periode 2018-2022 di bawah nakhoda Satriya Madjid adalah pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel Jasa Konsultan.

Satriya mengatakan, pergub itu sangat penting dalam pemberdayaan dan kesejahteraan tenaga konsultan yang ada di Sulsel. Dimana ada tiga poin penting yang diusulkan dimasukkan dalam pergub itu. Yaitu, pertama pemberdayaan tenaga konsultan kecil.

“Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam pasal 24 ayat 1 terdapat ruang Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuat kebijakan khusus terkait jasa konsultan. Salah satunya pergub, sehingga proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) dapat ditangani langsung pemprov,” jelasnya.

“Pergub ini kita sudah usulkan kepada Gubernur Sulsel sebelumnya Bapak Syahrul Yasin Limpo, kita sisa menunggu pengesalah dari Gubernur Sulsel baru yang definitif nantinya,” tambah Bendahara DPD Partai Demokrat Sulsel ini.

Satriya mengatakan, poin kedua adalah pengusaha besar dari luar yang masuk ke Sulsel mengerjakan anggaran besar harus menggandeng tenaga konsultan lokal.

“Jadi tidak alasan harus ada pemberdayaan konsultan lokal pada setiap pekerjaan,” jelasnya.

Satriya mengatakan, poin ketiga yang diusulkan ke dalam pergub itu adalah standar remunerasi tenaga ahli.

“Jadi ada standar tarif tenaga konsultan. Misalnya, tenaga ahli madya dengan pengalaman lima tahun tarifnya Rp30 juta, maka itu menjadi standar dan tidak boleh lagi menerima tarif di bawah Rp30 juta itu,” terangnya.

Satriya mengatakan, rakerprov ini untuk menyusun program kerja kepengurusan 2018.

“Rakerprov ini yang pertama setelah kepengurusan DPP Inkindo Sulsel periode 2018-2022 terpilih pada Maret lalu. Kita menyusun program kerja yang akan menjadi pedoman kerja pengurus,” jelasnya.

Satriya mengatakan, program kerja akan digodok secara maksimal, guna mendukung lahirnya tenaga konsultan yang berkualitas.

“Ini sejalan dengan tema yang diusung pada rakerprov ini, ‘Inkindo Unggul, Profesional, dan Berdaya Saing’,” katanya.

Sementara, Asisten II Gubernur Sulsel, Muh Firda yang membuka kegiatan ini, berharap sinergitas Inkindo dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

“Pembangunan di Sulsel tidak lepas dari peran serta pengusaha, termasuk teman-teman di Inkindo. Kita harapkan sinergitas antara pemprov dengan Inkindo semakin kuat dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulsel,” harapnya.

Rakerprov ini dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) Erie Heryadi dan pengurus serta anggota DPP Inkindo Sulsel.

Sekretaris Jenderal DPN, Erie Heryadi, mengatakan, rapat kerja ini, diharapkan melahirkan program kerja yang mengacu kepada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO).

“Raker ini membuat ketetapan organisasi, membahas APBO, dan membahas APBO. Menyusun program kerja harus inline dengan DPN,” jelasnya. (****)


div>