SABTU , 16 DESEMBER 2017

Insentif Imam Kelurahan serta Gaji Kontrak, Jadi Alasan APBD-P Molor

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Muh Sophian AS

Rabu , 08 November 2017 20:34
Insentif Imam Kelurahan serta Gaji Kontrak, Jadi Alasan APBD-P Molor

Anggota DPRD Makassar Fraksi Golkar Syamsuddin Kadir

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Anggota Fraksi Golkar DPRD Makassar, Syamsuddin Kadir menjelaskan belum digelarnya Paripurna APBD-P 2017, yang dijadwalkan hari ini, lantaran masih adanya sejumlah item anggaran yang belum disepakati seluruh anggota dewan. Anggaran yang dimaksud yakni kenaikan gaji tenaga kontrak, insentif LPM, serta insentif imam kelurahan.

Terkait adanya sikap keberatan dari sejumlah anggota dewan, fraksi Golkar DPRD Kota Makassar memberikan pembelaan terhadap sikap Ketua DPRD Makassar yang belum menyetujui rapat paripurna DPRD Makassar. “Itu sudah benar. Kesepakatan di Bamus, paripurna digelar jam 3 apabila seluruh masalah tuntas di badan anggaran. Tapi nyatanya tidak. Hasil voting menyetujui kenaikan gaji kontrak sebesar Rp 1 juta, begitu juga insentif LPM menjadi Rp1 juta dan insentif imam kelurahan Rp 1 juta. Tapi kan belum ada rincian yang disepakati, dari mana sumber anggarannya, berapa besar keseluruhan? Ini harus disepakati,” ujarnya, Selasa (8/11).

Diketahui Rapat paripurna terkait Ranperda APBD Perubahan 2017 batal dilaksanakan. Hingga pukul 18.30 WITA, rapat yang dijadwalkan sejak pukul 14.00 WITA hingga pukul 19.00 WITA tidak kunjung terlaksana. Hal itu ditengarai ulah Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta. Pasalnya, Farouk enggan menandatangani surat persetujuan rapat paripurna yang diajukan Sekretaris DPRD Makassar, sesuai yang dijadwalkan oleh Bamus.

Padahal, ketiga pimpinan DPRD Makassar lainnya, Adi Rasyid Ali (Wakil Ketua), Erick Horas (Wakil Ketua) dan Indira Mulyasari Paramastuti (Wakil Ketua) telah meneken surat tersebut. “Yang memang tidak mau rapat paripurna ini Ketua DPRD. Saya berani katakan itu. Saya tidak tahu masalahnya apa? Padahal agenda Banggar yang dijadwalkan itu sudah dilaksanakan tadi dan sudah selesai. Jadi apa lagi?,” sesal Anggota Fraksi DPRD Makassar, Zaenal Dg Beta ditemui di ruang Komisi A DPRD Makassar.

Dia menyesalkan, sikap Ketua DPRD Makassar kali ini, padahal apa yang ingin dibahas ini ialah perihal kepentingan rakyat. “Sekalian kita juga lihat, siapa yang sebetulnya pro rakyat dan siapa yang tidak pro rakyat. Paripurna ini jauh lebih penting di banding yang lain,” tegasnya. (*)

 


div>