Kamis, 29 Juni 2017

Inspektorat akan Audit Kelas Tambahan

Selasa , 21 Maret 2017 12:16
Penulis : Muh Alief
Editor   : doelbeckz
Ilustrasi Kantor Balaikota Makassar. foto: net
Ilustrasi Kantor Balaikota Makassar. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Temuan kasus Pungutan Liar (Pungli) yang melibatkan beberapa Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) ditanggapi Kepala Inspektorat Makassar, Zainal Ibrahim. Menurutnya, sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan, demi mengantisipasi praktik pungli di lingkungan sekolah.

Salah satunya, menurut Zainal dengan memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ini. “Ke depan sudah seharusnya sistem SOP dan pengendalian internal baik dinas, UPTD, dan satuan pendidikan di sekolah, diperbaiki,” tegas Zainal diberitakan Rakyat Sulsel, Selasa (21/3).

Ia berharap, Dinas Pendidikan (Disdik) sedini mungkin mampu meningkatkan kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di seluruh wilayah kecamatan. Terutama di seluruh satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menurutnya Zainal, kewenangan UPTD yang dibawah kendali Dinas Pendidikan, sangat terbatas. Kewenangan pejabat fungsional hanya menangani pengawasan di Sekolah Dasar (SD).

“Kita mau tingkatkan sampai SMP, bahkan TK. Dengan memberdayakan UPTD sekiranya mereka akan terbantu. Minggu depan saya akan mengkaji ulang tugas pokok dan fungsi UPTD karena selama ini sangat terbatas,” harapnya.

Zainal juga menyampaikan, sebaiknya penentuan penambahan kuota siswa atau Rombongan Belajar (Rombel) oleh pihak sekolah dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.

“Dengan begitu, akan diketahui jumlah siswa yang diterima dalam PPDB online. Sehingga, juga dapat diketahui jumlah siswa terdaftar usai proses penerimaan berlangsung. Aturannya jumlah siswa dalam satu rombel itu idealnya berjumlah 36 orang/kelas,” tambahnya.

Selain itu, Zainal menegaskan, tidak boleh ada penambahan kelas dengan menggunakan fasilitas perpustakan ataupun laboratorium yang difungsikan jadi kelas. Pihaknya mengaku akan turun mengecek dan akan melakukan audit di lapangan. (***)