RABU , 13 DESEMBER 2017

Inspektorat Larang ASN Ikut Kegiatan Politik

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 25 November 2017 12:19
Inspektorat Larang ASN Ikut Kegiatan Politik

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018, Inspektorat Kota Makassar menegaskan Aperatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral.

Kepala Inspektorat Makassar, Zainal Ibrahim mengatakan, seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Makassar tidak boleh mengikuti kegiatan yang bersifat politik apalagi sampai menjadi tim pemenang salah satu bakal calon.

“Jadi sudah dikeluarkan instruksi Wali Kota Makassar 060/32//ortala/XI/2017 tentang netralitas ASN dalam Pilkada 2018 yang ditandatangani oleh wali kota Makassar tanggal 20 november 2017, Senin kemarin,” ucap Zainal Ibrahim, Jumat (25/11) kemarin.

Ia mengatakan, inti dari instruksi wali kota adalah mewujudkan Integritas ASN yang professional, netral dan bebas instruksi politik. Olehnya itu instruksi ini dijalani setiap ASN yang ada di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Lingkup Kota Makassar.

“Dalam instruksi tersebut, salah satunya adalah ASN dilarang keras ikut kegiatan berbau politik di Pilkada 2018. Mewajibkan ASN menyalurkan hal pilihnya sesuai aturan yang ada,” ucap Zainal Ibrahim.

Meski dilarang berpolitik, Kata Zainal Ibrahim, ASN juga mempunyai hak politik untuk menyalurkan pilihannya tanpa harus ada intervensi dari pihak manapun.
“Jika ada yang terbukti melanggar maka sanksi terberat yakni dicopot dari jabatannya usai melalui beberapa proses,” ucap Zainal.

Sebelumnya, Danny Pomanto, sapaan Wali Kota mengeluarkan dua seruan kepada seluruh ASN Pemkot terkait politik praktis.

“Dua instruksi saya sebagai wali kota untuk para ASN. Pertama, dilarang keras ASN terlibat dalam kegiatan politik. Saya sudah mewanti-wanti, sebelum jam 4 saya larang ASN utamanya kepala SKPD untuk mendekat ke lokasi deklarasi,” ucap Danny.

Seruan kedua lanjut Danny, ASN diharuskan menggunakan hak politiknya secara benar. “Yang saya larang ASN itu kalau masih jam kerja lantas melakukan aktivitas politik. Tapi kalau sudah diluar jam kantor terserah mereka itu hak politiknya masing-masing ASN,” katanya. (*)


div>