MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Ipad Dewan Mubazir

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 12 Februari 2016 12:01
Ipad Dewan Mubazir

int

PENULIS: ASHAR
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Pengadaan Ipad untuk 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Makassar yang direalisasikan diakhir tahun 2015 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun 2015, ternyata tak difungsikan dengan baik alias mubazir.

Alih-alih membawa pengaruh baik terhadap kinerja dewan di DPRD, bahkan saat rapat pun Ipad tersebut nyaris tak digunakan.

Padahal diketahui sebelumnya, pengadaan Ipad untuk 50 anggota dewan dianggarkan sebesar Rp 750 juta atau Rp15 juta per unit. Hanya saja harga Ipad mengalami potongan sebesar Rp12 juta, sehingga hanya memakan Rp600 juta dan sisanya kembali menjadi Sisa Lebih Pemakaian Anggaran (Silpa) sebesar Rp150 juta.

Awalnya pengadaan tablet yang diperuntukkan untuk 50 legislator di dewan bertujuan memaksimalkan kerja-kera dewan, dan mengefesiensi anggaran salinan foto copy draf disetiap pembahasan rapat. Hanya saja kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di dewan saat rapat.

Berdasarkan pantauan Rakyat Sulsel, dibeberapa agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Panitia Khusus (Pansus) di kantor DPRD Makassar, ternyata Ipad tersebut tidak pernah difungsikan dewan dalam rapat-rapat. Bahkan terlihat hanya satu atau dua orang dewan yang memang mengerti penggunaan Ipad dan memanfaatkannya. Selain itu lembaran foto copy juga masih nampak dihadapan dewan.

Seperti yang terjadi pada rapat Pansus Ranperda Pemberian ASI Ekslusif  dan Ranperda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) belum lama ini. Draf lembaran foto copy tetap ada, sementara Ipad tak digunakan dewan.

Ketua Devisi Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Sipil, Kopel Indonesia, Musaddaq mengungkapkan, sejak awal pengadaan Ipad sudah dikritisi. Selain karena alasan pemborosan anggaran, pengadaan Ipad hanya untuk melengkapi barang private legislator.

[NEXT-RASUL]

“Kita bercermin dari pengadaan laptop pada periode lalu, hanya segelintir legislator  yang mengembalikan padahal itu masuk dalam aset daerah,” ungkapnya, Kamis (11/2).

Menurutnya, Ipad hanya besar manfaatnya untuk kepentingan pribadi dan sekedar menguntungkan legislator. Jika dibanding tujuannya untuk mendukung peningkatan kinerja anggota dewan, ternyata sangat jauh dari harapan.

“Kita bisa lihat buktinya, kinerja dewan tidak ada peningkatan, masih sangat rendah. Kalau dilihat di tahun 2015, dewan hanya menghasilkan 7 Perda dari 19 prolegda,” ujarnya.

Selain itu, pengadaan Ipad ternyata tidak serta merta mengurangi perjalanan dinas dewan. Idealnya kata Mussadaq, dengan adanya Ipad, kunjungan kerja dewan sudah harus dikurangi, sebab mereka sudah bisa mengakses regulasi dan mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ketika ingin membuat kebijakan melalui tekhnologi di Ipad.

“Sehingga tanpa studi banding dewan tetap bisa menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan Ipad yang bisa digunakan untuk mengakses segala informasi tersebut,” katanya.

Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta menuturkan jika pengadaan Ipad itu dianggap tidak mubazir karena semua akan bermanfaat dengan baik. “Tidak ada yang mubazir, semua dimanfaatkan dengan baik,” kata dia.

Aru–sapaan akrab Farouk M Betta ini menjelaskan, pemanfaatan ini karena semua fraksi telah menyepakati dengan adanya pengadaan ipad ini. “Semua fraksi melalui rapat pimpinan diperluas dan sepakat dengan pengadaan Ipad itu,” tutupnya

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Pendapatan Daerah DPRD Makassar, Sampara Syarif mengaku dirinya belum pernah memanfaatkan Ipad tersebut pada rapat dewan, sebab sejauh ini ia tidak masuk dalam anggota pansus yang tengah dibahas dewan saat ini.

Namun ia mengaku rutin membawa Ipad tersebut berkantor. Menurutnya Ipad yang dianggarkan melalui sekretariat dewan (Sekwan) sangat membantu dirinya mengupdate informasi, mencari referensi dan membawa regulasi UU dan Perda.

[NEXT-RASUL]

“Saya sering gunakan mencari referensi, membaca informasi soal pemberitaan. Yang jelas sangat bermanfaatlah,” katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Adwi Umar saat dikonfirmasi mengungkapkan, saat ini aplikasi yang akan membantu dewan memfungsikan Ipad tersebut memang belum rampung, sehingga wajar bila pada rapat pembahasan pansus, banyak dewan yang tidak memanfaatkan Ipad yang diberikan Pemkot Makassar.

“Masih sementara dikerja, Insyah Allah kalau semua rampung, saya yakin semua dewan akan aktif menggunakan Ipadnya,” kata Adwi. (E)


div>