SENIN , 16 JULI 2018

Ipad Dewan Tidak Difungsikan

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 11 Februari 2016 16:00

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pengadaan ipad untuk 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Makassar yang direalisasikan di akhir tahun 2015 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Pokok tahun 2015, ternyata tidak membawa pengaruh terhadap kinerja anggota dewan.

Awalnya, pengadaan tablet yang diperuntuhkan untuk 50 legislator di DPRD Makassar, bertujuan memaksimalkan kerja-kerja dewan, dan mengefesiensi anggaran salinan foto copy draf di setiap pembahasan rapat. Hanya saja kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di dewan.

Berdasarkan pantauan RakyatSulsel, di beberapa agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Panitia Khusus(Pansus) di kantor DPRD Makassar, ternyata Ipad tersebut tidak pernah difungsikan dewan dalam rapat-rapat. Hanya satu atau dua orang anggota dewan yang memang mengerti penggunaan Ipad yang memanfaatkannya. Selain itu, lembaran foto copy juga masih nampak di hadapan dewan. Seperti yang terjadi pada rapat Pansus ranperda Pemberian ASI Ekslusif dan ranperda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) belum lama ini.

Ketua Devisi Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Sipil, Kopel Indonesia, Musaqdaq mengungkapkan, sejak awal pengadaan Ipad sudah dikritisi Kopel, selain karena alasan pemborosan anggaran, pengadaan ipad merupakan hanya untuk melengkapi barang private legislator.

“Kita bercermin dari pengadaan laptop pada periode lalu, hanya segelintir legsilator yang mengembalikan padahal itu masuk dalam aset daerah,” ungkapnya, Kamis (11/2).

Menurutnya ipad hanya besar manfaatnya untuk kepentingan pribadi dan sekedar menguntungkan legislator. Jika dibanding tujuannya untuk mendukung peningkatan kinerja anggota dewan, ternyata sangat jauh dari harapan.

“Kita bisa lihat buktinya, kinerja dewan tidak ada peningkatan, masih sangat rendah. Kalau dilihat di tahun 2015 dewan hanya menghasilkan 7 Perda dari 19 prolegda,” katanya. Selain itu pengadaan ipad ternyata tidak serta merta mengurangi perjalanan dinas dewan.

Idealnya kata Dadang sapaan akrab Mussadaq ini, dengan adanya ipad, kunker dewan sudah harus dikurangi, sebab mereka sudah bisa mengakses regulasi dan mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ketika ingin membuat kebijakan. “Sehingga tanpa studi banding dewan tetap bisa menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan ipad yang bisa digunakan untuk mengakses segala informasi tersebut,” katanya.

Salah satu anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Pendapatan Daerah DPRD Makassar, Sampara Syarif mengaku meski ia belum pernah memanfaatkan Ipad tersebut dikesempatan rapat dewan, sebab sejauh ini ia sendiri tidak masuk dalam anggota pansus yang tengah dibahas dewan saat ini.

Namun ia mengaku rutin membawa Ipad tersebut berkantor. Menurutnya Ipad yang dianggarkan melalui sekretariat dewan(Sekwan) sangat membantu dirinya mengabdate informasi, mencari referensi dan membawa regulasi UU dan Perda. “Saya sering gunakan mencari referensi, membaca informasi soal pemberitaan. Yang jelas sangat bermanfaatlah,” katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Adwi Umar saat dikonfirmasi mengungkapkan, saat ini aplikasi yang akan membantu dewan memfungsikan Ipad tersebut belum rampung, sehingga wajar bila pada rapat pembahasan pansus, banyak dewan yang tidak memanfaatkan ipad yang diberikan pemkot.

“Masih sementara dikerja, Insya Allah, kalau semua rampung. Saya yakin semua dewan akan aktif menggunakan ipadnya,” kata Adwi Kamis.

Seperti diketahui, pengadaan ipad untuk 50 anggota dewan dianggarkan sebesar Rp 750 juta atau Rp 15 juta per unit. Hanya saja, harga ipad mengalami potongan sebesar Rp 12 juta, sehingga hanya memakan Rp 600 juta dan sisanya kembali menjadi Sisa Pemakaian Anggaran (Silpa) sebesar Rp 150 juta.


div>