RABU , 17 OKTOBER 2018

Isu Mutasi Warnai Pilkades Barombong

Reporter:

Editor:

hur

Jumat , 22 April 2016 14:17

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Isu berupa ancaman mutasi bagi guru dan PNS, merebak menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) Barombong, di kecamatan Gantarang, Bulukumba. Isu itu disebut-sebut, dilontarkan oleh oknum pengawas sekolah wilayah 2 Gantarang, Muhtar SPd yang juga masih kerabat/ipar dari Asran, calon kepala desa (kades) Barombong.

“Kami resah dan kuatir apalagi oknum pengawas sekolah tersebut mengaku ‘orang dekat’ Pak Bupati dan mengancam melakukan mutasi bila kami tidak memilih calon kades tertentu yang masih kerabat dengan dirinya,” ujar seorang guru di desa Barombong yang minta identitasnya dirahasiakan, melalui rilis yang yang disampaikan Forum Pemantau & Monitoring Demokrasi Sulawesi Selatan (FPMD-SS), ke redaksi Rakyat Sulsel Online, Jumat (22/4).

Menanggapi merebaknya isu ancaman mutasi guru dan PNS tersebut, Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Bulukumba, Sahiruddin, meminta kepada seluruh guru di Barombong dan desa lainnya yang melaksanakan Pilkades supaya tetap tenang dan tidak perlu merespon isu mutasi tersebut karena dinilai tidak memiliki alasan yang kuat.

“Tidak benar itu. Seorang pengawas tidak memiliki wewenang untuk melakukan mutasi. Jadi kepada teman-teman guru dan PNS saya minta tidak perlu takut dengan ancaman mutasi, dan tetap bekerja seperti biasa,” kata Sahiruddin.

Atas nama organisasi PGRI, lanjut Sahiruddin, pihaknya terus memantau dan memonitor perkembangan kabar ancaman mutasi guru itu terkait dengan Pilkades serentak di kabupaten Bulukumba. “Tidak boleh ada guru yang dijadikan ‘korban’ hanya gara-gara beda pilihan dalam Pilkades. Kami akan bela teman-teman guru,” ungkapnya.

Sementara itu, Kordinator Forum Pemantau & Monitoring Demokrasi Sulawesi Selatan (FPMD-SS), Mohammad Rusman SSos, mendesak Bupati Bulukumba, A Sukri Sappewali, agar menindak oknum pengawas sekolah tersebut supaya tidak ‘mencederai’ proses demokrasi dalam Pilkades di desa Barombong tersebut. Selain itu, yang bersangkutan juga telah membawa-bawa nama Bupati dengan mengaku sebagai ‘orang dekat’ Bupati dalam melakukan ancaman kepada guru dan PNS untuk memilih calon kades tertentu.

“Dengan beberapa laporan yang kami terima, kami meminta Bupati Bulukumba memberi teguran keras kalau perlu mencopot oknum pengawas sekolah itu karena telah melakukan tindakan yang membuat keresahan di masyarakat khususnya kalangan guru dan PNS,” kata Mohammad Rusman.

Di samping itu, lanjutnya, FPMD-SS juga mengingatkan Bupati Bulukumba agar supaya tetap komitmen terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo atasnama Presiden RI, agar tidak melakukan mutasi lima bulan sejak dilantik. “Kalau Bupati Bulukumba melanggar aturan tersebut, kami akan menggugatnya ke PTUN Makassar,” ungkap Mohammad Rusman.


div>