SENIN , 28 MEI 2018

Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport Harus Ditinjau Ulang

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Senin , 26 Januari 2015 10:45
Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport Harus Ditinjau Ulang

Freeport. (Int)

RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Joko Widodo melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memberi lampu hijau pada PT Freeport Indonesia untuk melakukan ekspor bahan tambang mentah setelah terancam dibekukan izinnya jika tidak membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bahan mineral (smelter).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining Monitoring (Inmining) Rusdiansyah, Freeport Indonesia sangat lambat menentukan lokasi pembangunan smelter barunya. Padahal pemerintah sudah memberikan keringanan sehingga perusahaan asal negeri Paman Sam itu bisa ekspor lagi.

“Harusnya Menteri ESDM Sudirman Said memberikan sanksi yang tegas kepada PT.Freeport yang melanggar peraturan atau wan prestasi,” katanya dalam rilis, Senin (26/1).

Pada Juli 2014 lalu, pemerintah dan Freeport membuat nota kesepahaman (MoU) yang salah satu isinya soal kesanggupan Freeport membangun smelter. Namun, ekspor berjalan, progres pembangunan smelter belum terlihat. MoU akan berakhir pada 25 Januari 2015. Ini berarti Freeport seharusnya dilarang ekspor konsentrat.

Sebagaimana diketahui pemerintah akan memberi sanksi bagi perusahaan tambang yang menolak membangun smelter, di antaranya menghentikan kontrak karya bagi perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban membangun smelter hingga akhir 2014, sebagaimana diatur dalam UU 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba.

Dengan diterbitkannya izin ekspor konsentrat dari Kementerian ESDM kepada Freeport menimbulkan kecurigaan adanya kongkalikong. Menurut Rusdiansyah, izin ekspor konsentrat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tahun lalu bagi PT. Freeport harus ditinjau ulang. Pasalnya, hingga kini Freeport belum juga membangun fasilitas smelter.

“Tanpa membangun smelter, hal ini akan sangat merugikan bagi bangsa dan merupakan bentuk tidak menghormati dan tidak menghargai hukum yang berlaku di Indonesia,” tegasnya seraya menginformasikan rencana Inmining berdemo di depan kantor Kementerian ESDM dan Freeport guna menuntut pembekuan izin ekspor konsentrat. (rmol)


div>