SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Jaksa Agung Pantas Masuk Agenda Reshuffle

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 29 Desember 2016 09:23
Jaksa Agung Pantas Masuk Agenda Reshuffle

Jaksa Agung, HM Prasetyo.

JAKARTA – Kemungkinan reshuffle Kabinet Kerja kembali mencuat. Kabar yang beredar di lingkungan istana menyatakan bahwa pergantian jajaran pembantu presiden itu, akan dilakukan dalam waktu dekat. Yakni, pada awal 2017.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, hal tersebut hanya rumor. “Namanya rumor, tidak bisa seperti itu dibicarakan,” katanya setelah meninjau korban banjir bandang di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (28/12).

“Belum. Belum dibicarakan,” sambungnya. Meski begitu, JK memastikan bahwa kinerja para menteri Kabinet Kerja terus dimonitor. Penilaian dilakukan terus-menerus. “Setiap saat dievaluasi. Selalu,” ujarnya.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP, menyatakan, belum mengetahui rencana reshuffle itu. “Saya belum mendengar langsung dari presiden,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Yang pasti, Johan menegaskan, bahwa pihak luar tidak bisa memengaruhi presiden untuk merombak kabinet. “Itu sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif presiden,” kata mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Evaluasi dilakukan setiap waktu dengan cara presiden sendiri.

Selama dua tahun memerintah, Jokowi telah dua kali melakukan bongkar pasang kabinet. Kali terakhir adalah 27 Juli lalu. Saat itu ada perombakan kabinet pada 13 posisi sekaligus.

Mengenai kemungkinan reshuffle jilid ketiga, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito, menilai, sektor hukum di jajaran kabinet layak dievaluasi. Utamanya adalah Kejaksaan Agung (Kejagung).

[NEXT-RASUL]

Banyak catatan negatif dari kinerja Kejagung. Salah satunya adalah terungkapnya kasus banyak jaksa yang terlibat korupsi. “Saya kira Jaksa Agung itu, termasuk pejabat yang layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle,” katanya.

Selain itu, Margarito menyoroti kinerja Kementerian Ketenagakerjaan. Mencuatnya kasus banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal harus menjadi perhatian. Hal tersebut terjadi karena pengawasan yang lemah. “Saya kira pemerintah punya keberpihakan kepada tenaga kerja dalam negeri,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskridho Ambardi, mengungkapkan, ada beberapa kinerja kementerian yang kurang maksimal. Di antaranya, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian. “Kebijakan-kebijakan menteri perindustrian kelihatannya belum mendongkrak pertumbuhan dan perkembangan di sektor ini,” tuturnya.

Untuk sektor pertanian, banyaknya impor pangan adalah catatan negatif. Dia mengingatkan, dua sektor itu masuk target pertumbuhan dan kemandirian yang dicanangkan Jokowi sejak awal pemerintahannya. Khususnya kemandirian pangan.

Kuskridho yakin Jokowi akan menggunakan pertimbangan politis. Sebab, Jokowi tetap memerlukan dukungan DPR yang menjadi representasi dari parpol. “Kalau menteri Golkar, misalnya, diganti karena kinerja, penggantinya akan berasal dari Golkar juga,” katanya. (jpg)


div>