SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Jaksa Endus Indikasi Korupsi Tim P2T

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 17 Mei 2017 10:24
Jaksa Endus Indikasi Korupsi Tim P2T

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar menemukan fakta baru kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Fakta baru ini ditemukan setelah penyidik menggarap beberapa saksi baru kasus ini.

Pasca pemeriksaan saksi, penyidik menemukan adanya penggunaan anggaran operasional satuan tugas (satgas) tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T), lahan Bandara Sultan Hasanuddin. Penggunaan anggaran ini disinyalir tidak sesuai peruntukannya.

Menurut penyidik, kerugian negara dalam kasus ini kemungkinan akan bertambah.

“Ada beberapa fakta yang dinilai janggal, dan tidak wajar penggunannya. Yaitu anggaran biaya oprasional satgas tim P2T,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin diberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (17/5).

Sebelumnya berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel kerugian negara kasus ini mencapai Rp317 miliar.

Belakangan, penyidik kembali menemukan beberapa pembayaran yang dinilai janggal. Sebagian dana tersebut rupa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Salahuddin, penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri.

[NEXT-RASUL]

Selain temuan penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, dalam kasus ini juga ditemukan fakta adanya keterlibatan pihak lain yang disebut sebagai tim bayangan pembebasan.

“Faktanya ada pengadaan dan biaya operasional untuk tim satgas A dan satgas B, yang tidak disalurkan sesuai peruntukannya. Ironisnya lagi dana itu justru dinikmati oleh satu pihak saja. Temuan-temuan ini masih akan terus dipelajari penyidik. Sebagai alat bukti untuk menjerat tersangka lain dalam kasus ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Anti Commitee Corruption (ACC) Kadir Wokanubun mengatakan ada potensi korupsi jika terjadi penggunaan anggaran yang tidak seusuai peruntukan.

Kadir mendukung penyidik menuntaskan kasus ini secara menyeluruh mengingat banyaknya temuan.

“Pola kasus korupsi pembebasan lahan selalu kompleks karena banyak temuan mulai dari salah bayar, lahan fiktif, pungutan liar, hingga percaloan,” tutup Kadir. (***)


div>