SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Jaksa Jadi Pengacara? Bisa, Begini Ulasan Kajari Parepare

Reporter:

Editor:

Niar

Rabu , 26 April 2017 15:41
Jaksa  Jadi Pengacara? Bisa, Begini Ulasan Kajari Parepare

Kajari Kota Parepare, Rizkiana Ramayanti didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Parepare, Lilis saat mengulas tentang peran dan fungsj Jaksa sebagai Pengacara Negara usai sosialisasi di Restoran Dinasty, Selasa, (25/4).

PAREPARE, RAKYATSULSEL-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare menggelar sosialisasi tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI bidang perdata, dan tata cara usaha negara sebagai jaksa pengacara negara di Restoran Dinasty, Kota Parepare, Selasa, (25/4) malam.

Dalam sosialisasi tersebut Kepala Kejaksaan RI (Kajari) Kota Parepare Rizkiana Ramayanti mengulas tentang peran jaksa yang dapat berfungsi sebagai pengacara pemerintah.

Hal ini kata Rizki berkesesuaian dengan Undang-undang Kejaksaan dan telah diberlakukan sejak lama, bahkan pihak pemkot Parepare pun telah melakukan MoU dengan kejaksaan sebagai pengacara pemerintah sejak 2012 silam.

“Aturan ini sudah lama, hanya saja masih ada beberapa teman, baik instansi pemerintah, BUMN/BUMD belum terlalu memahami tentang ini,” jelas Rizki kepada sejumlah awak media yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

Dikatakan pula, peran Jaksa sebagai pemerintah tidak berlaku untuk perorangan, meskipun menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara. “Tidak untuk perorangan, hanya untuk kepentingan pemerintah atau negara,” terangnya.

Dengan demikian kata Rizki, jika ada permasalahan antara pemerintah dengan BUMN atau sebalinya bisa menggunakan jasa jaksa sebagai pengacara. “Insya Allah bisa bertanggung jawab. Sebagai pengacara terafiliasi dengan instansi yang memberikan kami tanggung jawab dan Insya Allah juga kerahasian klien akan terjaga,” paparnya.
[NEXT-RASUL]

Terkait MoU antara Pemkot Parepare dan Kejaksaan, Kabag Hukum Setdako Parepare, Suriani membenarkan. “Kita sudah lama ada MoU antara Pemda dengan Kejaksaan, sejak 2012. Sampai sekarang ini eksis memaksimalkan,” ujar Suriani.

Dia mencontohkan, kasus yang telah ditangani jaksa sebagai pengacara pemerintah saat oknum kepala sekolah menggugat Pemkot Parepare pasal mutasi yang tidak diterima. “Sudah lamami ini, kita sudah lama kerjasama dengan Jaksa sebagai Pengacara Pemerintah. Contoh kasus yang sudah diselesaikan seperti kasus Kepala Sekolah yang di-PTUNkan,” tuturnya.

Dalam sosialisasi tersebut dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mendiskusikan tentang permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya, seperti Dinas Pendidikan Kota Parepare melalui Kabid Kebudayaan, Amiruddin Idris, Kadis Perhubungan Yodi Haya, Sekretaris Dinsos, Abdul Latief, dan Kasi pengukuran BPN, Amir.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, dan BUMN Kota Parepare. (nia)


Tag
div>