SENIN , 28 MEI 2018

Jalan Trans Sulsel Ditarget Selesai Desember 2012

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 08 September 2012 10:25

RAKYAT SULSEL . PANGKEP -  Pemerintah pusat sepertinya sudah bosan dengan molornya pengerjaan pelebaran proyek jalan trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep. Padahal proyek yang dimulai sejak tahun 2009 ini telah menelan anggran sebesar rp 26 milyar lebih dari APBN dan APBD Kabupaten Pangkep. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto,saat melakukan kunjungan ke Pangkep, mendesak agar pengerjaan jalan trans Sulawesi segera dituntaskan. Untuk itu pemerintah pusat tidak akan memasukkan proyek pada APBN tahun 2013 mendatang.

“Tidak akan ada alokasi anggaran proyek ini di APBN 2013 mendatang, untuk itu kami mendesak paling lambat  2012 proyek sudah harus selesai,” tegas  Djoko Murjanto, di rumah jabatan (rujab) Bupati Pangkep Jumat (7/9) kemarin.

Tidak tercapainya kesepakatan harga antara Pemkab dan pemilik lahan menjadi penyebab tidak tuntasnya proyek yang digagas mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini. Untuk itu, Djoko memberi batas waktu negosiasi kepada pemilik lahan selama 14 hari. Jika masih terjadi kebuntuan,  ia menyarankan agar Pemkab segera melakukan tindakan konsiliasi terhadap pemilik lahan yang membandel. “Satu bulan kedepan sudah tidak ada lagi persoalan pembebasan lahan,” tandasnya.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Ir Nurdin Samaila, dengan gamblang menyebutkan bahwa dari tiga kabupaten yang saat ini masih terkendala pembebasan lahan, wilayah Pangkep yang paling lambat pananganannya dibanding Maros dan Barru. Hal itu karena diduga lambannya sikap tegas Pemkab dalam pembebasan lahan. “Pembebasan lahan di Pangkep yang paling lambat dibanding dua kabupaten lain,” ujar Nurdin

Nurdin menjelaskan bahwa target dari kementerian PU akan bisa terwujud, karena menurutnya dari total panjang proyek ini sisa 1,7 persen yang belum rampung.  “Pengerjaan lahan trans Sulsel  tinggal sedikit, jika dipresentasikan sekira 1,7 persen atau sekira 1,7 kilometer persegi dari total panjang 1,7 juta kilometer. Saat ini fokus kami melanjutkan pengerjaan jalan yang masih terpotong. Jadi sementara pemkab menyelesaikan pembebasan lahan, kami pun tetap bekerja. Desember menjadi target selesainya jalan Trans Sulsel ini,” ucap Nurdin optimis.

Sementara itu, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid Batara, menguraikan beberapa kendala terbesar pembebasan lahan di Kabupaten Pangkep adalah soal harga lahan yang dipatok terlampau tinggi oleh para pemilik.  Hal inilah yang menyebabkan pengerjaan jalan trans Sulsel molor hingga tiga tahun. Namun demikian, bupati berjanji, dalam jangka waktu tiga minggu ke depan, pembebasan lahan di wilayahnya akan segera dituntaskan.

“Masih ada sisa 84 lahan yang saat ini belum dibebaskan. Saat ini kami telah melakukan upaya negosiasi. Jika pun pemilik tetap bersikukuh dengan harga yang dipatoknya, maka sesuai saran Dirjen, kami akan melakukan tindakan konsiyasi terhadap pemilik lahan,”  katanya.

Menurut Bupati, rata-rata pemilik ruko yang membandel, mematok harga Rp 100 juta hingga Rp 200 juta, untuk satu bidang lahannya. Ganti rugi tersebut termasuk pembangunan kembali ruko masing-masing pemilik. Sementara di wilayah berbeda yakni di Kecamatan Pangkajene, pemilik ruko meminta ganti rugi sebesar Rp 50 juta sebagai biaya pengganti kegiatan, di luar dari biaya pembangunan kembali bangunan ruko oleh pihak Pemkab.

“Biarkan kami bekerja dan melakukan negosiasi, selanjutnya kami juga mendesak agar pihak dirjen serta balai besar untuk melakukan penekanan terhadap pelaksana pekerjaan jalan. Lahan yang sudah bebas silahkan dikerjakan. Kami yakin, jika ada penekanan, proyek jalan ini dapat segera diselesaikan,” ujar bupati.

Berdasarkan data dari Administrasi Pemerintahan Umum, Pemkab Pangkep, lanjutnya terdapat lahan yang belum dibebaskan yakni masing-masing 15 rumah toko di wilayah Kecamatan Pangkajene, 4 ruko di wilayah Kecamatan Bungoro, 1 lahan di wilayah Kecamatan Labakkang, 7 lahan di wilayah Kecamatan Ma’rang serta 57 ruko dan lahan di wilayah Kecamatan Segeri.  Saat ini, Pemkab Pangkep pun tengah bersiap menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7 miliar lebih untuk pembebasan lahan tersebut.

Saat ini pembebasan lahan jalan Trans Sulsel menyisakan 84 lahan dari total 2524 keseluruhan lahan yang terkena imbas pembebasan. Total nilai ganti rugi yang telah dibayarkan Pemkab sebesar Rp 26.432.047.500, berasal dari APBN dan APBD.  (K5/D)


Tag
div>