RABU , 14 NOVEMBER 2018

Jaminan Transparansi Tes CPNS

Reporter:

Al Amin Malliuri - Armansyah

Editor:

Iskanto

Rabu , 31 Oktober 2018 08:20
Jaminan Transparansi Tes CPNS

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar mengamankan terduga joki pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) penerimaan CPNS Kemenkumham di Kantor RRI, Jalan Riburane, Makassar. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Praktek mafia perjokian kini membayang-bayangi proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sulsel.

Baru-baru ini, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar mengamankan terduga joki pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) penerimaan CPNS Kemenkumham di Kantor RRI, Jalan Riburane, Makassar. Masyarakat berharap agar pemerintah memberikan jaminan bahwa tidak ada rekayasa saat seleksi CPNS.

Kepala BKD Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, menjamin transparansi pelaksanaan tes SKD CPNS yang berlangsung saat ini.

Kata dia, jaminan transfaransi itu dilihat dari sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan membuat nilai peserta lebih transparan sehingga memungkinkan para peserta untuk mengawal nilai masing-masing.

“Bagaimana caranya bermain? Semua orang tahu nilai siapa yang tertinggi. Yakinlah pelaksanaan ini jujur kita antisipasi terus itu, inikan transparan sekali, jadi kawal semua nilai masing-masing,” kata Ashari.

Selain itu, Pj Sekprov Sulsel ini juga mengatakan, setelah aktif berkoordinasi dengan BKD di daerah pihaknya juga menekankan agar tindakan tak terpuji itu sedianya dapat diminimalisir dengan melihat ciri-ciri dan tingkah yang tak wajar dari peserta ujian.

Meski begitu Ashari pun tak menampik jika persoalan calo atau joki itu ada sejak jaman dahulu. “Kalau persoalan calo dari dulu sudah ada, jadi semua harus bersinergi untuk diantisipasi ini,” ujarnya.

Terkait masalah jadwal tes CPNS untuk beberapa instansi pemerintah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV, Sayadi mengatakan hingga saat ini belum mengantongi jadwal uji kompetensi untuk peserta seleksi CPNS kabupaten/kota kecuali untuk Kota Makassar.

Sayadi mengungkapkan, untuk Kota Makasar, jadwalnya dimulai hari ini dan rencananya berlangsung selama tiga hari. “Jadwal ujian untuk Kota Makassar sudah ada. Mungkin rencananya tanggal 31 Oktober hingga 2 November. Lokasinya di RRI,” ungkap Sayadi.

Selain RRI, BKN juga sementara menggelar uji kompetensi bagi para pendaftar seleksi CPNS di berbagai instansi vertikal. Lokasinya di Kantor Regional BKN, Jalan Paccerakkang.

“Untuk Provinsi belum dan beberapa daerah lain. Karena informasi semalam baru kota. Belum ada yang lain. Kita masih menunggu konfirmasi dari BKN Pusat. Untuk kementerian dam lembaga sudah dijadwalkan di kantor regional,” pungkasnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan, pelaksanaan ujian SKD ini setiap harinya akan dibagi dalam lima sesi. Setiap sesinya akan diikuti oleh 720 peserta ujian, sehingga dalam sehari ada sekitar 3600 peserta yang akan mengikuti ujian.

“Tiap hari kita bagi lima sesi, kecuali hari Jumat itu cuma empat sesi, dan setiap sesinya itu ada sekitar 720 peserta yang mengikuti tes,” ucapnya.

Para peserta ujian SKD akan mengerjakan soal menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) selama 90 menit. Dimana dalam 100 soal dibagi menjadi tiga bidang, diantaranya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karaktetristik Pribadi (TKP) 35 soal.

Lanjut Basri, untuk bisa lulus tes para peserta harus bisa mencapai passing grade yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB 37/2018 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.

“Setelah ujian mereka bisa langsung melihat hasilnya, lulus atau tidak. Selain dilihat dari passing grade juga dilihat dari jumlah formasi, jadi di rangking lagi,” tuturnya.

Setelah dinyatakan lulus tes SKD, para peserta kemudian akan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Diantaranya, tes substansi jabatan sesuai dengan formasi yang dipilih dan dikerjakan menggunakan sistem CAT, bobotnya mencapai 60 persen. Tes penulisan esai sesuai jabatan yang dipilih bobotnya 15 persen, dan tes wawancara yang bobotnya mencapai 25 persen. “Jadwalnya kita belum tahu, tunggu arahan BKN,” sebutnya.

Selain itu, kata Basri, agar insiden temuan joki saat ujian SKD CPNS kemarin tidak terjadi. Panitia pun diminta untuk memperketat pengamanan, khususnya sebelum peserta ujian memasuki ruangan.

“Panitia kan dari BKN, tapi nanti kita backup dengan pegawai kita untuk membantu mereka memverifikasi atau mencocokkan antara foto di kartu tes dengan peserta yang datang,” tuturnya.

Dia juga meminta kepada seluruh peserta agar tidak sesekali berani mencoba menggunakan joki hanya untuk bisa lulus seleksi. Sebab, meski telah dinyatakan lulus namun kedapatan menggunakan joki maka akan didiskualifikasi.

“Biar sudah lulus tapi katahuan pakai joki kita akan anulir, jadi percuma karena kita ini mencari putra putri terbaik,” tegasnya.

Di Kabupaten Jeneponto, para peserta tes CPNS telah melakukan pengesahan kartu tes mulai dari tanggal 27 sampai 31 Oktober 2018. Sebelumnya juga, terjadi perubahan jumlah peserta yang lolos seleksi admistrasi dari 5.014 menjadi 5.120.

Kejadian ini tentunya mengundang pertanyaan yang cukup besar. Pasalnya jumlah peserta yang ditambahkan sebanyak 106 orang yang tentunya bukanlah hal yang wajar.

Ketua Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Jeneponto, dr Syafruddin Nurdin mengatakan, penambahan itu sebagai bentuk upaya Kabupaten Jeneponto untuk membantu peserta dengan kembali melakukan komunikasi dengan BKN RI melalui persuratan agar dapat diverifikasi kembali kepada peserta yang berkasnya TMS.

“Sebagai upaya kita untuk membantu mereka (peserta), kita kembali komunikasikan dengan BKN RI dengan melakukan persuratan untuk verifikasi kembali yang dinyatakan TMS dan BKN pusat setuju untuk kita buka kembali aplikasi dan hasil verifikasi ulang ternyata ada 106 peserta CPNS dinyatakan bersyarat dan mereka dibolehkan oleh BKN RI, ini bagian perjuangan kita kepada peserta CPNS Jeneponto,” ungkapnya, Selasa (30/10).

Terkait dengan Tes SKD, ia menegaskan agar panitia seleksi tetap transparan dan menghindari praktek titipan. “Seleksi CPNS harus transparan, adil dan tanpa beban materi. Strateginya segala hal yang berhubungan proses seleksi harus diinformasikan pada semua peserta,” tegas dia. (*)


div>