SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Jangan Curang! Bisa Didiskualifikasi

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Senin , 19 Februari 2018 14:00
Jangan Curang! Bisa Didiskualifikasi

Dok. RakyatSulsel

– KPU Ingatkan Kandidat Jauhi Hoax, SARA, dan Money Politic

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti kandidat yang bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, untuk tidak berbuat curang. Jika terbukti melakukan kecurangan hingga tindak pidana, kandidat bisa saja didiskualifikasi.

Ketua KPU RI, Arif Budiman, mengatakan, Provinsi Sulsel merupakan salah satu daerah yang jumlah dan karakteristik pemilihnya agak-agak sensitif. Jadi, perlu diingatkan, bagi penyelenggara pemilu harus hati-hati, begitupun dengan peserta pemilu dan pemilih.

“Kalau ada yang melanggar, pasti ditindak. Apalagi jika kampanye mengandung unsur hoax, SARA, politik uang dan terbukti melakukan pidana, bisa diskualifikasi,” kata Arif, di sela-sela pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai di Anjungan Pantai Losari, Minggu (18/2) kemarin.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, menambahkan, dalam aturan PKPU jelas mengatur pelanggaran kandidat hingga diskualifikasi. Jika kandidat melakukan pelanggaran berat hingga mengabaikan rambu-rambu aturan KPU, maka akan didiskualifikasi berdasarkan pertimbangan regulasi yang ada.

“Pelanggaran hingga diskualifikasi kandidat seperti politik uang yang terstruktur, massif, dan sistematis, penyebaran isu SARA serta laporan dana kampaye yang tak sesuai, ini jadi pertimbangan nanti. Jadi kami tetap teliti,” kata Iqbal.

Pihaknya juga tak ingin main-main dengan instruksi diskualifikasi. Namun, agar hal itu tak terjadi, maka kandidat harus menjalankan aturan serta komitmen bersama untuk kegiatan pilkada serentak berjalan sesuai harapan bersama.

Terpisah, Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry Yusuf, mengatakan, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pilkada yang aman dan damai. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bawaslu memberikan peringatan kepada kandidat untuk tidak melakukan gerakan tambahan yang menyalahi aturan.

Bahkan, secara tegas dalam jalannya masa kampanye nanti, kandidat yang ketahuan melakukan kampanye dengan adanya unsur pidana pilkada dapat didiskualifikasi. Penindakan berupa diskualifikasi bagi kandidat yang menyalahi aturan menjadi kewenangan Bawaslu, dengan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Nanti setelah kajian dilakukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat, akan diteruskan ke KPU untuk mengambil langkah tegas,” tegasnya.

Unsur pidana dalam pelaksanaan kampanye, lanjut Asry, merupakan sebuah pelanggaran berat. Sehingga, kandidat wajib mematuhi segala aturan yang ada di PKPU, apabila tidak ingin mendapatkan sanksi berat tersebut.

“Untuk pilkada kabupaten/kota, apabila kandidat terbukti menyalahi aturan, maka yang menindak adalah Panwas. Setelah Panwas melakukan kajian, akan diteruskan ke Bawaslu untuk selanjutnya diteliti kembali,” imbuhnya.

Sementara, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, menuturkan, pelanggaran pidana dalan pelaksanaan pilkada adalah hal yang patut menjadi perhatian masing-masing kandidat. Apalagi, dalam PKPU telah diatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kandidat selama masa kampanye.

“Pidana pemilu yang dapat diterapkan dalam kampanye pilkada ada beberapa jenis. Misalnya, pelanggaran atas pelaksanaan tahapan kampanye, penggunaan dana kampanye, pelanggaran atas larangan melakukan money politics saat kampanye, dan seterusnya,” terang Arief.

Menurutnya, keputusan KPU untuk mendiskualifikasi kandidat yang melanggar aturan dalam pelaksanaan kampanye sangat wajar. Karena memang aturan tersebut telah tertuang dalam UU Pelaksanaan Pemilukada.

“Kita bisa membacanya dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak dan juga PKPU No 4 Thn 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Jika didapatkan bukti yang tidak dapat ditolak, maka wajar saja jika kandidat didiskualifikasi,” pungkasnya.

Senada, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Syarifuddin Jurdi, menilai, semua pihak harus berperan penting mengawal pilkada damai di Sulsel. Tanggungjawab tersebut bukan hanya ranah KPU atau Bawaslu, melainkan semua pihak, termasuk masyarakat umum serta para kandidat.

“Jangan sampai deklarasi damai hanya slogan di kertas. Namun, fakta di lapangan terjadi perang,” ujarnya.

Ia menuturkan, pilkada yang berkualitas mengedepankan program para kandidat yang ditawarkan kepada masyarakat, bukan memfitnah dan menjelekkan pasangan lain.

“Sudah waktunya masyarakat memilih kandidat bukan karena citra dan popularitas semata, tetapi memang memiliki karakter, kepribadian sebagai pemimpin. Dan yang utama program kerjanya rasional, dapat dijalankan apabila terpilih, bukan daftar keinginan dan mimpi-mimpi kosong,” terangnya.

 

Sulsel Barometer Pilkada Damai

Provinsi Sulsel menjadi contoh nasional pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih Kota Makassar sebagai pusat pelaksanaan Deklarasi Pilkada Damai.

Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan, pihaknya menginginkan Sulsel bisa menjadi contoh terlaksananya pilkada yang damai, dan menginspirasi bagi 171 daerah lainnya yang melaksanakan pilkada di Indonesia. Apalagi, Sulsel tentu menjadi salah satu ukuran, barometer apakah pilkada bisa aman dan damai.

“Satu pilgub ditambah 12 pemilihan bupati/wali kota itu, potretnya mirip dengan pilkada di 171 daerah dan pileg pilpres 2019. Siapa yang menguasai di pilkada 2018, kemungkinan dia juga akan menguasai di 2019. Di Sulsel, 12 daerah itu pemilihnya 70 persen dari total pemilih se Sulsel. Jadi, 12 daerah ini siapa yang bisa menguasai, itu kemungkinan besar juga bisa menguasai untuk provinsi,” terang Arief, di sela-sela pelaksanaan Deklarasi Pilkada Damai, di Anjungan Pantai Losari Makassar, Minggu (18/2).

Arief berpesan, penyelenggara pemilu harus membuka luas akses publik untuk mengetahui tahapan pemilu. Sedangkan bagi peserta pemilu, juga harus transparan terhadap seluruh program dan visi misinya.

“Kami melihat Makassar sebagai tempat yang strategis untuk bisa menjadi salah satu corong menyebarkan pilkada yang damai,” ujarnya.

Menurutnya, Makassar merupakan salah satu daerah yang jumlah dan karakteristik pemilihnya agak-agak sensitif. Jadi, perlu diingatkan, bagi penyelenggara pemilu harus hati-hati, begitupun dengan peserta pemilu dan pemilih.

“Mudah-mudahan apa yang disuarakan dari Makassar memberi pengaruh ke daerah lain agar pemilu bisa damai,” harapnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan, sebagai gubernur dan mewakili masyarakat Sulsel, menyambut baik deklarasi pilkada damai yang dipusatkan di Makassar. Sejauh ini, dalam setiap proses demokrasi yang dilewati selama pilkada, Sulsel selalu menjadi daerah yang masuk zona merah, tapi mampu dijalani dengan damai.

“Saya yakin, kali inipun akan berjalan damai, tentram, lancar dan teratur. Dan kita semua terbiasa patuh pada aturan,” kata Syahrul.

Ia menyampaikan, kampanye pilkada tanpa hoax, SARA, dan politik uang, semua sesuai dengan simbol adat budaya kita. Masyarakat Sulsel bisa dinamis, bisa berkompetisi secara tajam, tetapi norma-norma sipakatau, sipakalebbi, pacce dan siri, terjaga dengan baik.

“Saya yakin, aparat keamanan TNI Polri juga sudah punya protap untuk mendukung KPU dan Panwas,” pungkasnya.

Dalam deklarasi tersebut, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga ikut melakukan longmarch untuk mendukung pilkada damai. Deklarasi juga dihadiri kandidat yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, serta dilakukan penandatanganan pernyataan siap menang dan siap kalah oleh para kandidat. (*)


div>