JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Jangan Pisah di Tengah Jalan

Reporter:

Editor:

Iskanto

Kamis , 27 September 2018 07:15
Jangan Pisah di Tengah Jalan

ilustrasi (Dok Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Empat kepala daerah (Kada) terpilih hasil Pilkada Juni lalu resmi dilantik Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di Baruga AP Pettarani Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Rabu (26/9).

Empat pasangan kepala daerah yang dilantik, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo HM Judas Amir-Rahmat Masri Bandaso, Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Ilham Azikin-Sahabuddin, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai A Seto Gadhista Asapa-Kartini Ottong serta Bupati dan Wakil Bupati Bone Fahsar M Padjalangi dan wakilnya Ambo Dalle.

Namun tak jarang belum cukup lima tahun memimpin suatu daerah, pecah kongis antara bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota sering terjadi dalam sebuah pemerintahan. Kemesraan pada saat pencalonan hingga akhirnya terpilih, tak jarang retak di tengah jalan.

Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, inti dari suatu jabatan ialah bagaimana kekompakan pasangan terpilih mewujudkan program sesuai visi misinya.

Menurutnya, salah satu tolak ukur dalam menjalankan pemerintahan adalah bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah bersinergi, saling memahami tugas dan fungsi guna mewujudkan program sesuai harapan masyarakat.

“Banyak harapan agar kepala daerah yang dilantik akur hingga lima tahun ke depan. Ini adalah tolak ukur kerja harmonis untuk membangun daerah,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, para kepala daerah dan wakilnya harus menepati janji kepada masyarakat. Terutama tidak korupsi. “Kemudian diharapkan segera merealisasikan janji politiknya. Serta diharapkan tidak korupsi,” tuturnya.

Bupati Bantaeng, Ilham Azikin mengaku tidak pernah membayangkan kondisi itu (pecah kongsi). “Saya tidak pernah membayangkan karena memang tidak pernah ada dipikiran saya akan kondisi seperti itu,” ujarnya.

Bagi dirinya, menjaga komitmen dan komunikasi akan selalu ia bangun agar kedepan dirinya bersama Sahabuddin dapat meneruskan kejayaan Bantaeng. “Menjaga komitmen kebersamaan dan komunikasi saya rasa itu adalah kunci paling utama. Memikirkan pun tidak dan kami tidak pernah membayangkan kondisi seperti itu (pecah kongsi),” jelas dia.

Dirinya akan senantiasa berkomitmen menjaga harmonisasi itu yang tentu bagunan prinsipnya adalah komunikasi. “Ini adalah sebuah amanah dari masyarakat Kabupaten Bantaeng, kesejahteraan adalah prioritas dan tanggung jawab kami bersama, ” tegas dia.

Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi mengatakan, sebagai kepala daerah harus menjaga hubungan antara bupati dan wakil bupati. Apalagi dari beberapa kandidat kepala daerah yang ikut bertarung pada 2018 lalu hanya dirinya yang akur hingga priode kedua. “Kita akan tetap sama yang lalu, bagaimana bersinegri membangun Kabupaten Bone lima tahun kedepan,” katanya.

“Kalau persoalan kecil lebih baik diselesaikan dengan baik bukan membesar besarkan. Sebagai kepala daerah harus bekerja untuk rakyat. Kita saat ini berpikir untuk menjalankan visi misi Bone semakin maju dan sejahtera,” tambahnya.

Ia menegaskan siap melanjutkan pemerintahan yang ia telah emban selama lima tahun. Terpilih kembali untuk periode kedua sebagai bupati Bone, membuat Fashar akan lebih meningkatkan kinerjanya, utamanya pada bidang peningkatkan infrastruktur.

“Yang terpenting peningkatan infrastruktur itu harus diperhatikan, karena itu menjadi poros utama bagi ekonomi kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah stabilitas keamanan yang selama ini kondusif itu harus kita jaga, karena apapun yang terjadi kalau keamanan tidak stabil saya kira juga tidak ada artinya. Makanya ini harus beriringan dan paralel untuk bertumbuh dan berkembang, Insya Allah Bone akan lebih baik kedepannya,” jelasnya.

Terkait program 100 hari kerja pertama, ia memaparkan akan membenahi beberapa kelemahan yang sempat dievaluasi. “Untuk program 100 hari, saya kira ada beberapa yang perlu kita benahi dan kami bukan orang baru, jadi kelemahan selama ini menjadi pelajaran dan pengalaman buat kita,” tegasnya.

Ia pun berjanji pada 100 hari itu akan meningkatkan akses perbaikan jalan di wilayahnya. “Insya Allah ada beberapa hal yang kita akan tingkatkan terutama mengakses jalan,’ ungkapnya.

Sementara Gubernur Sulsel dalam pelantikan itu berharap agar seluruh kepala daerah yang dilantik dapat menjadikan jabatannya sebagai tantangan, bukan kekuasaan.
“Kita mampu menjadikan jabatan ini sebagai tantangan, bukan jabatan yang nikmat namun jabatan yang penuh dengan tantangan,” kata NA.

Tantangan yang dihadapi lanjut NA yakni bukan saja pada penerapan politik dan ekonomi, namun juga bagaimana mengelola kemajemukan di Sulsel.

“Dapat merealisasikan inovasi untuk merangkul dan mengelola kemajemukan di Sulsel. Itu diyakini dapat menjadi kekuatan sangat dahsyat bagi masyarakat, bukan memanfaatkan momentum untuk kepentingan golongan karena akan menjadi boomerang jika salah,” sebutnya.

Selian itu, NA juga menitip agar peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di setiap daerah dapat terlaksana, karena menurutnya fasilitas sosial kemasyarakatan ini sangat bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Jangan lupa meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan tentu dengan memperhatikan insfrastrutur yang ada,” paparnya.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga berharap agar pelaksanaan pemilihan presiden di setiap kabupaten/kota dapat berjalan dengan lancar.

“Kita selalu disebut zona merah, namun tidak ada yang bisa dikhawatirkan, buktinya penyelenggaraan pilkada serentak kemarin kita damai saja, padahal kita diberi predikat zona merah,” ujarnya.

Lebih jauh NA mengatakan, pelantikan dilakukan di kampus tujuanya agar para kepala daerah mampu bersinergis dengan dunia akademik alias perguruan tinggi. “Alasan dasar pelantikan di kampus agar bersinergi dengan ilmu pengetahuan,” katanya.

NA mengaku ingin mengubah tradisi pelantikan kepala daerah yang sebelumnya dilakukan di kantor gubernur atau hotel kini ke jenjang universitas. “Sebenarnya kalau kita adakan di kantor gubernur masyarakat tidak dapat melihat langsung, makanya kita pilih di kampus,” terangnya.

Yang terpenting, kata NA, kepada kepala daerah di Sulsel harus mengetahui pentingnya kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan. “Yang lebih penting kepemimpinan harus berbasis ilmu pengetahun. Kampus gudangnya orang pintar. Pemerintah harus sinergi dengan kampus,” pungkasnya. (*)


div>