MINGGU , 16 DESEMBER 2018

Janji-Janji Politik

Reporter:

Nunu

Editor:

Selasa , 27 Februari 2018 11:00
Janji-Janji Politik

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin. M.Ag

RAKYATSULSEL.COM – Sejarah mengungkapkan bahwa baik di Timur maupun di Barat, politik pada dasarnya dilahirkan oleh agama. Teori ini mengatakan, pesan dan misi rasul yang diutus Tuhan berikut agama yang dibawa pada gilirannya membentuk dan melahirkan jejaring kekuasaan untuk selanjutnya menyebarkan dan mewujudkan doktrin yang dibawanya. Hal ini mengandung arti bahwa agama mesti memiliki kekuasaan politik. Pandangan seperti inilah yang mendasari teori yang mengatakan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan.

Aktifitas politik tidak mungkin bersih dari pengaruh agama, hanya saja dari satu zaman ke zaman berikutnya mengalami perbedaan dan perubahan format yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Masih menurut sejarah bahwa pada mulanya baik agama maupun politik adalah sesuatu yang mulia, yakni bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan pesan-pesan Ilahi. Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, panggung politik tercemari dengan aktifitas perebutan kekuasaan yang tidak lagi mengindahkan pesan mulia yang dibawa agama.

Kenyataan seperti itulah yang menyebabkan agama dan politik di Barat dipisahkan secara tegas. Agama ditempatkan pada wilayah pribadi, kemudian politik menempati wilayah negara dan pemerintahan. Berbeda halnya dengan Indonesia, di mana negara memberikan dukungan dan pengakuan terhadap agama, meskipun pengaruhnya tidak sebesar pada awal perkembangannya. Bahkan akhir-akhir ini cukup menyedihkan karena dalam praktik politik, agama tidak lagi dijadikan acuan dan pemandu dalam menegakkan etika berpolitik yang santun dan terhormat.

Praktik politik yang ditampilkan para pelaku politik tidak lagi memperhatikan etika berpolitik yang sebenarnya oleh para kandidat, pendukung, penyelenggara dan pemilik suara. Bentuk dan coraknya beragam  mulai dari pembegalan, kampanye hitam, politik uang dan janji-janji politik. Ketika para pelaku politik membuat kesepakatan untuk mengusung seorang kandidat apakah melalui jalur partai atau perseorangan, kemudian ada di antaranya yang keluar dari kesepakatan tidak merasa bersalah, bahkan pengingkaran atas kesepakatan dianggap sebagai bagian dari strategi bukan kebohongan atau dusta.

Di masa kampanye, untuk mendapatkan simpati dari pemilih semua jurus digelar para kandidat dan tim sukses yang dikemas dengan nama program unggulan. Sebagai upaya menarik simpati pemilih, menawarkan program unggulan yang disertai dengan daya tarik merupakan hal yang wajar, namun ketika program unggulan dimaknai hanya sebatas “jualan politik” tanpa pertimbangan untuk merealisasikannya akan mencederai kredibilitas kandidat dan pengusungnya. Pada gilirannya akan menggerus kepercayaan para pemilih meskipun kandidat memenangkan pemilihan.

Kita harus mewaspadai sikap apatisme politik masyarakat yang boleh jadi terwujud dalam bentuk partisipasi semu. Yakni ketika masyarakat memberikan dukungan suaranya karena mereka merasa sebagai warga negara yang baik. Partisipasi itu tidak didasari dengan harapan akan terwujudnya perubahan, sebab masyarakat telah memiliki pandangan bahwa janji-janji para pelaku politik hanya “jualan politik” yang bersifat palsu belaka.

Partisipasi politik yang diharapkan bukan sebatas memberikan suara saja, melainkan bagaimana proses pemilihan berlangsung dan bagaimana menyikapi hasil akhirnya. Karena itu sejak awal masyarakat harus terlibat secara aktif dengan cara: memiliki pengetahuan tentang mekanisme Pilkada, mengawal pelaksanaannya, menilai rekam jejak para kandidat, menimbang dengan cermat program unggulan masing-masing kandidat, menjatuhkan pilihan secara independen, kemudian menerima hasil akhirnnya dengan sportif. Demikian inilah penegakan etika politik dalam perwujudan kebebasan politik yang beradab. Kini saatnya para kandidat membatasi diri dengan janji-janji politik yang tidak dapat diwujudkan karena akan merugikan bagi kelangsungan pendidikan politik di masa datang.


div>