SENIN , 15 OKTOBER 2018

Jatah Makan Minum DPRD Dipangkas

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 18 Februari 2016 15:44

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jatah makan minum yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, yang terhitung sejak Kamis (18/2).

Jatah makan dan minum untuk 160 staf dan 50 anggota Dewan di sekretariat dewan mulai dipangkas. Hal ini di lakukan Pemerintah Kota Makassar untuk mengefesiensi anggaran.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha DPRD Makassar, Andi Mulyadi mengakui adanya pengurangan jata makan untuk staf dan legislator, tetapi pengurangan tersebut bukannya dewan dan staf tidak diberi makan lagi.”Bukan dihilangkan, hanya saja anggaran makan dan minum dikurangi dan baru diberikan diwaktu-waktu tertentu saja seperti ketika ada rapat.”kata Mulyadi di kantor DPRD Makassar, Kamis, (18/2).

Lanjutnya lagi, keputusan pemkot tersebut dikatakannya untuk mengefesiensi anggaran, pasalnya anggaran makan dan minum DPRD terlalu besar. Ia sendiri mengaku saat Surat Petunjuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum dikeluarkan pihak pemerintah Kota Makassar.

“Yang mengusulkan anggaran adalah SKPD, dalam hal ini Sekretariat Dewan(Sekwan), untuk jumlah anggaran yang diusulkan saya sendiri tidak tahu.”terangnya. Berdasarkan informasi yang dihimpung Radar Makassar, total anggaran makan minum disekretariat DPRD tinggal Rp 500 juta untuk tahuna nggaran 2016.

Jumlah tersebut dipangkas 50 persen jika dibandingkan tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp 1 milyar. Dengan dipangkasnya anggaran makan minum DPRD, staf dan 50 legisaltor tidak lagi mendapakan jata makan dan minum harian. Anggaran makan minum Rp 500 juta hanya diperuntukkan pada rapat dan tamu.

Menanggapi itu, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengaku belum dapat memberikan tanggapan apa-apa sekaitan dengan pemangkasan jata makan dan minum staf dan legislator di DPRD Makassar.

Pasalnya saat ini lanjut Wahab, Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) juga belum diterimanya. “Saya belum bisa memberikan komentar apa-apa karena DPA sendiri belum kita terima dari Pemkot,” kata Wahab di ruangannya kantor DPRD Makassar, Kamis (18/2).

Lanjut Wahab, jika pemerintah kota memangkas berniat mengefesiansi anggaran, menurutnya hal itu diwajarkan saja bila memang tujuannya demi memasiksimalkan anggaran pemerintah untuk kepentingan publik, namun tidak berarti mengorbankan gizi para staf dan legislator.

“Yah nda masalah si pemkot efesoiensi anggaran, tetapi gizi dan stamina kita jangan dicabut dong. Bagaimana staf dan dewan bisa bekerja maksimal bila kelaparan,” tuturnya.


div>