Jelang Mutasi, Dewan Soroti Kinerja Disnaker dan Disperindag Makassar

ilustrasi DPRD Makassar.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang mutasi yang akan dilakukan di tubuh Pemkot Makassar dalam waktu dekat terkait dengan kinerja SKPD yang buruk direposisi positif anggota DPRD Kota Makassar.

“Tentu sebagai mitra kerja Pemkot Makassar, melihat ada beberapa SKPD yang kinerja kurang baik. Kami juga mendukung jika ada mutasi dalam waktu dekat,” kata Wahab Tahir, anggota DPRD Kota Makassar, Kamis (10/8).

Seperti diketahui, selama ini publik disuguhi dengan berbagai program klasik yaitu persoalan gudang dalam kota yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar dari tahun ke tahun.

Sedangkan, persoalan klasik yang tak bisa ditangani Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar adalah tak bisa membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, serta gagal melakukan program inovasi.

Saat ditanya perihal kinerja dua SKPD/OPD, yakni Disnaker dan Disperindag Kota Makassar, anggota DPRD Komisi A bidang Pemerintahan ini, menyebutkan, jika persepsi publik yaitu masyarakat menilai kinerja kedua SKPD itu buruk, maka selayaknya wali kota sebagai pimpinan berhak untuk melakukan pergantian.

“Tergantung penilaian publik, jika ada SKPD kinerja kurang baik atau tidak maksimal harus diganti. Kenapa harus dipertahankan,” tegas Wahab.

Politisi Golkar ini selama ini sangat mendukung program Wali kota Makassar, bahkan setiap kebijakan yang dilakukan Danny Pomanto. Sebagai mitra kerja, Wahab Tahir berada pada Garda terdepan memberikan support.

[NEXT-RASUL]

Oleh sebab itu, Wahab menilai, selama ini semua SKPD bersinergi baik. Hanya saja sebagian SKPD gagal menjalankan apa yang menjadi keinginan dan harapan Wali kota Makassar, Danny Pomanto.

“Sebagai SKPD bagus, tapi sebagian lagi gagal menjalankan apa menjadi harapan Pak Wali Kota, ini tak boleh dibiarkan,” pungkasnya.

Sementata itu, Danny Pomanto yang dikonfirmasi menyebutkan, dirinya sangat terbuka menerima saran dan masukan semua pihak khusus mitra kerja DPRD Kota Makassar.

“Saran dan masukan itu sangat penting, tentu akan di pertimbangkan dan dilakukan, apalagi soal kinerja SKPD,” singkat Danny.

Sementara, Pakar Pemerintahan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan, menyebutkan, saat ini memang banyak persoalan dihadapi Pemkot Makassar. Khusus Disnaker pengangguran merajalela, sedangkan persoalan Disperindsg soal gudang dalam kota dan penjualan yang tak layak konsumsi. “Ini juga perlu diatasi secepatnya,” ujarnya.

Ia menyebutkan, program job fair yang dilakukan Disnaker Kota Makaassar, setiap tahun merupakan program klasik yang tak mampu menekan angka pengangguran di kota Makaassar.

“Pasalnya, setiap tahun dilakukan, hanya sebatas seremoni untuk merealisasikan program kerja. Dari dulu itu, sementara pengangguran meningkat. Program itu tumpul untuk menekan angka pengangguran di kota ini,” katanya. (***)