SELASA , 12 DESEMBER 2017

Jelang Pilkada, Panwaslu Diminta Tingkatkan Strategi Pengawasan

Reporter:

Busrah

Editor:

Muh Sophian AS

Jumat , 24 November 2017 17:04
Jelang Pilkada, Panwaslu Diminta Tingkatkan Strategi Pengawasan

Bawaslu Sulsel menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder yang digelar Panwaslu Pinrang, di Hotel M, Jumat (24/11). Foto : Busrah/RakyatSulsel

PINRANG,RAKYATSULSEL.COM – Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi menegaskan, Pinrang harus kerja ekstra keras dalam upaya mencegah indeks kerawanan pelanggaran pemilu.

Hal ini ditegaskan Arumahi, di depan peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder yang digelar Panwaslu Pinrang terkait pengawasan secara umum terhadap pilkada dan pemilu, di Hotel M Pinrang, Jum’at (24/11).

Kegiatan ini, selain dihadiri Ketua Panwaslu Pinrang, Ruslan, juga dihadiri Kapolres Pinrang, AKBP Adhi Purboyo dan Komisioner KPU Pinrang, A Bakhtiar Tombong.

Menurut La Ode Arumahi, Pinrang yang masuk zona kategori rawan ini didasarkan pada hasil survey yang dilakukan Bawaslu RI terkait indeks kerawanan pilkada dan pemilu di kabupaten/kota di Sulsel. Karena itu, diperlukan kerjasama multi holder agar memiliki pemahaman bersama terkait pengawasan pemilu. Ia menyadari, personil Panwas jumlahnya terbatas dengan cakupan tugas dan wilayah yang begitu luas. Karenanya, perlu dibangun sinergitas dengan semua elemen masyarakat untuk bersama sama dalam melakukan pengawasan. “Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari strategi pengawasan partisipasif pemilu sebagai upaya pencegahan dini pelanggaran pemilu yang memang menjadi salah satu tugas panwas, yang Tugas lainnya, selain pengawasan juga melakukan penindakan,” katanya.

Arumahi mempertegas, pengawasan partisipatif pemilu, adalah bagaimana membangun kepedulian pemilih untuk melakukan pengawasan bersama terhadap proses berjalannya tahapan pemilihan sesuai aturan perundang-undangan untuk mencegah lebih dini kemungkinan pelanggaran pemilu yang akan muncul.”Mudah mudahan ini menjadi perhatian kita dalam mencegah secara awal pelanggaran pemilu. Bukan banyaknya pelanggar yang dilaporkan untuk ditindak,” ujarnya. (*)


div>