SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Jika Lawan Kotak Kosong, Harus Kantongi 50 Persen Suara

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 14 Februari 2018 10:30
Jika Lawan Kotak Kosong, Harus Kantongi 50 Persen Suara

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Enrekang dan Bone, menyajikan pertarungan partai politik melawan kotak kosong. Untuk menjadi pemenang, kandidat yang diusung parpol harus mengantongi 50 persen lebih suara. Jika tidak, kotak kosong akan dinyatakan sebagai pemenang pilkada.

Lain di Enrekang, lain pula di Bone. Pasangan Muslimin Bando – Asman yang diusung parpol, harus tetap bekerja keras jika ingin memenangkan pilkada.

Pasalnya, Wakil Bupati Enrekang HM Amiruddin yang gagal bertarung di pilkada setelah tak mendapatkan parpol, tetap melakukan perlawanan, dengan mengkampanyekan kotak kosong. Begitupun dengan sejumlah tokoh masyarakat Massenrempulu, yang tak puas dengan kinerja Muslimin Bando selama menjabat Bupati Enrekang.

Sedangkan di Kabupaten Bone, Fashar Padjalangi dan Ambo Dalle, melenggang dengan mulus melawan kotak kosong. Tidak ada gejolak ataupun tokoh yang mengarahkan untuk memilih kotak kosong.

Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, mengatakan, adanya gejolak di Kabupaten Enrekang merupakan bukti adanya ketidakpuasan golongan masyarakat tertentu, sehingga mengkampanyekan kotak kosong. Sedangkan di Kabupaten Bone, keberhasilan Andi Fashar Pajalangi -Ambo Dalle diterima oleh masyarkat.

“Masyarakat di Bone bisa menerima, sehingga tidak ada gejolak untuk mengarahkan memilih kotak kosong. Semetara di Enrekang ada warning untuk memperbaiki kinerja, berdasarkan adanya ketidakpuasan masyarakat,” kata Firdaus, Selasa (13/2).

Menurut Firdaus, adanya kotak kosong juga berdampak lain. Salah satunya, akan menyebabkan partisipasi pemilih menurun. Apalagi saat ini, masih banyak orang yang kurang memahami pendidikan politik.

“Kotak kosong juga bagian dari aspirasi masyarakat. Tapi jangan sampai orang berpikir, ngapain datang ke TPS kalau memilih kotak kosong,” ucapnya.

Walaupun saat ini telah ada regulasi yang telah mengatur tentang kotak kosong, tapi lebih baik diubah agar kedepan masyarakat memiliki pilihan. “Ini pembejaran kedepan jika ada regulasi yang mengatur tidak dibenarkan jika ada kotak kosong. Tidak naif rasanya jika uang negera digunakan begitu banyak, tapi pilihannya bukan pada orang,” terangnya.

Jika nantinya pilkada dimenangkan kotak kosong, kata Firdaus, juga akan menjadi pembelajaran bagi partai politik, agar kedepannya bisa menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi kepala daerah. “Ini juga pembelajaran untuk partai politik,” ujarnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sulsel, Khairul Mannan, mengatakan, salah satu yang harus dilakukan calon untuk menang melawan kotak kosong adalah mendapat dukungan suara diatas 50 persen lebih. Jika kandidat mendapat suara dibawah 50 persen, maka kotak kosong dinyatakan sebagai pemenang. Dengan begitu, tahapan pilkada akan diulang satu tahun kemudian, sesuai PKPU.

“Jika kandidat mendapat dukungan kurang dari 50 persen, maka kotak kosong menang dan pilkada diundur tahun berikutnya atau jadwal sesuai undang-undang. Untuk pemilihan ulang, dimulai dari nol,” jelasnya.

Khairul menambahkan, proses kampanye serta debat kandidat tetap berjalan, meskipun melawan kotak kosong. Tujuannya, untuk memperkenalkan program unggulan kandidat kepada masyarakat.

“Kampanye tetap. Untuk debat kandidat hanya mempertajam visi misi di hadapan pakar,” pungkasnya. (*)


Tag
  • pilkada 2018
  •  
    div>