JUMAT , 14 DESEMBER 2018

JPU Hadirkan Wakil Ketua DPRD Bantaeng

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 13 Juni 2017 14:08
JPU Hadirkan Wakil Ketua DPRD Bantaeng

Ilustrasi. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sidang kasus dugaan korupsi dana aspirasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (12/6). Kasus yang mendudukkan Wakil Ketua DPRD Bantaeng Andi Alim Bahri sebagai terdakwa ini diagendakan untuk pemeriksaan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Prima, mengatakan saksi-saksi yang didatangkan dari perwakilan Bappeda Bantaeng.

“Peran terdakwa dalam kasus ini sebagai penerima dana aspirasi dari PPK, Junaedi ke terdakwa Andi Alim Bahri dan kepihak yang tiga selaku penyelenggara,” ujar Prima diberitakan Rakyat Sulsel, Selasa (13/6).

Ia mengatakan, dana aspirasi Bappeda Kabupaten Bantaeng untuk kegiatan pelatihan perencanaan partisipatif dengan anggaran Rp249 juta tahun anggaran 2011. Namun, terdapat selisih antara realisasi penggunaan anggaran dengan jumlah anggaranya.

“Dari perhitungan BPKP Sulsel, penggunaan anggaran hanya mencapai Rp120-an juta rupiah,” ujar Prima.

Saksi-saksi yang hadir dalam pemberian keterangan adalah bendahara Bappeda, Kasubag Program, Staf Bendahara, dan Kasubbid Penelitian dan Statistik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bantaeng, Andi Alim Bahri L Tana dalam persidangan membantah tudingan bahwa dirinya mengetahui jumlah dana yang ada pada saat penyerahan dana tersebut dari Bappeda.

“Terkait anggaran saya sama sekali tidak mengetahui jumlah dana yang diserahkan, berapa sebenarnya ke saya sampai saya menyerahkan kepada penyelenggara. Hanya memang pihak penyelenggara meminta bantuan ke saya untuk bisa membantu mobilisasi massa dari Bantaeng ke Makassar jumlahnya Rp60 juta, tapi bukan saya mengelola, saya menyerahkan ke pengelola,” Kata Andi Alim Bahri. (***)

 


div>