SENIN , 17 DESEMBER 2018

Judas Desak Panwaslu Cabut Putusan

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Jumat , 20 April 2018 09:30
Judas Desak Panwaslu Cabut Putusan

Judas Amir. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Petahana Calon Wali Kota Palopo, Judas Amir, mendesak Panwaslu agar mencabut rekomendasinya soal diskualifikasi. Apalagi, sudah ada penjelasan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) jika mutasi yang dilakukannya tidak salah, apalagi melanggar aturan.

“KPU Palopo bisa ambil sikap soal surat Kemendagri, agar putusan Panwas dicabut,” kata Judas, Kamis (18/4).

Judas mengatakan, pihaknya bersama tim hukum belum memikirkan lebih jauh perihal gugatan terhadap putusan Panwaslu tersebut. Tapi, gugatan bisa saja dilayangkan jika tidak ada solusi.
“Kami juga untuk menggugat putusan Panwaslu sampai detik ini belum ada. Tapi kemungkinan bisa saja terjadi jika semua tak ada solusi,” ujarnya.

Ia menilai, rekomendasi Panwaslu Palopo yang meminta KPU untuk mendiskualifikasi dirinya dan Rahmat Masri Bandaso, adalah keliru. Judas meminta agar Panwaslu mengerti dengan surat penjelasan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan terkait mutasi pejabat. Sehingga Panwaslu bisa mengambil langkah.

“Aturan ini juga telah mengatakan tidak semua struktural tanpa persetujuan Mendagri,” terangnya.

Dijelaskan, UU No 10 2016 soal mutasi, untuk pejabat struktural yang punya eselon seperti SKPD. Sementara kepala sekolah jabatan fungsional. Sehingga tak ada pelanggaran.

“Kan kesalahan itu kalau ada dilanggar. Nah sekarang peraturan apa, pasal berapa, ayat berapa, yang saya langgar. Kan sudah ada juga penjelasan dari Kemendagri,” paparnya.

Sebelumnya, melalui surat nomor 820/3636/OTDA, yang ditujukan ke Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) menegaskan bahwa kebijakan Wali Kota Palopo untuk menempatkan tenaga fungsional medis dan paramedis dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan secara cepat dan tidak boleh terganggu.

Dalam hal terjadi kekosongan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang disebabkan karena terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri dan alasan lain, maka penunjukan pelaksana tugas (Plt) tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, penunjukan Plt oleh Wali Kota Palopo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

“Saya kira persoalan ini telah lama bergulir dan mudah-mudah ini segera berakhir. Dari awal saya katakan,ini pelanggaran yang disebutPasal 71 Ayat 2 dengan penjelasannya kalau misalnya dibandingkan antara perbuatan yang saya lakukan,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Palopo, Haedar Jidar, mengaku belum bisa mengambil langkah karena masih mempelajari putusan Panwaslu Kota Palopo. Pihaknya masih melakukan pertemuan internal untuk membahas langkah selanjutnya.

“Kami masih sementara konsolidasi internal KPU Palopo. Belum ada keputusan,” singkatnya.

Pakar Politik Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono, menilai, keputusan Panwaslu jika diralat, harus berkoordinasi dengan KPU, Kemendagri, dan pasangan calon. Dalam artian, peluang keduanya berkompetisi masih terbuka, hingga nanti KPU mengeluarkan keputusan atas rekomendasi panwas dan klarifikasi Kemendagri.

Sementara, Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, yang juga selaku Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri, mengatakan, konflik yang menyeret nama petahana Judas Amir tidak seharusnya terjadi. Judas tidak bersalah atas mutasi yang dilakukan menjelang pencalonannya sebagai kepala daerah, meski dirinya tidak memiliki izin dari Mendagri.

“Sebenarnya memang mutasi yang dilakukan itu tidak memerlukan izin Mendagri. Karena yang dimutasi adalah jabatan fungsional, kepala sekolah, guru dan sebagainya, termasuk penunjukan pelaksana tugas, dan itu tidak perlu. Kecuali misalnya Eselon II, kepala OPD, atau jabatan struktural seperti Direktur Rumah Sakit, maka itu wajib,” jelas Sumarsoni. (*)

 


div>