SELASA , 13 NOVEMBER 2018

Judas Melawan!

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Alief - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 19 April 2018 10:00
Judas Melawan!

Dok. RakyatSulsel

– Sebut Panwaslu Terburu-buru
– Minta KPU Tidak Gegabah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, Judas Amir – Rahmat Masri Bandaso, tak terima atas rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Mereka menyebut keputusan Panwaslu terburu-buru, dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak gegabah.

Tim kuasa hukum Judas Amir – Rahmat Masri Bandaso, Hisma Kahman, menilai, rekomendasi untuk mendiskualifikasi yang dikeluarkan Panwaslu Palopo terlalu terburu-buru. Mengingat, mutasi yang dilakukan Judas pada saat menjadi wali kota, saat ini masih menunggu surat balasan dari Mentri Dalam Negeri (Mendagri).

“Melihat rekomedasi Panwaslu, kami anggap terlalu terburu-buru. Panwaslu telah menyurat ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mendapatkan jawaban apakah yang dilakukan Judas melanggar atau tidak,” kata Hisma, Rabu (18/4) kemarin.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan oleh Judas pada waktu itu, bukan pejabat struktural dan hanya pejabat sementara. Itupun tidak dilakukan pelantikan.

“Mutasi tidak pernah dilakukan dan hanya penunjukan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan. Tidak ada satupun defenitif, dan itu juga tidak dilantik,” jelasnya.

Hisma menuding, Panwaslu Palopo telah menyalahi undang-undang. Isu diskualifikasi juga belum final, karena harus ada kajian yang dilakukan KPU terlebih dahulu.

“Undang-udang tidak boleh multi tafsir. Bahkan ahli saja sering terjadi perbedaan. Sehingga, untuk menghindari multitafsir, maka seharusnya dikembalikan ke Kementrian Dalam Negeri, karena mereka yang membuat undang-undang. Seharusnya, Panwaslu menunggu dulu sebelum mengeluarkan rekomendasi,” terangnya.

Ia juga menyayangkan, KPU yang tidak memberikan penjelasan, saat pihak Judas Amir – Rahmat Masri Bandaso meminta klarifikasi.

“Rekomendasi Panwaslu itu tiba pukul dua siang. Namun, Ketua KPU dan Divisi Hukum sudah berangkat ke Jakarta semalam. Untuk apa? Apakah untuk melakukan konsultasi atau apa? Padahal, rekomendasi Panwaslu belum ada mereka bawa,” bebernya.

Pihaknya meminta kepada KPU untuk tidak gegabah dan mengkaji apa yang dikeluarkan Panwaslu Palopo. “Kami minta kepada KPU agar tidak gegabah melihat rekomendasi Panwas dan harus melakukan kajian secara komprehensif,” harapnya.

Hisma menambahkan, untuk saat ini pihkanya belum melakukan upaya hukum. Akan tetapi, sudah mempersiapkan jika nantinya KPU mendiskualifikasi pasangan ini.

“Langkah – langkah hukum sudah kami persiapkan, namun kita warning dulu KPU agar melakukan kajian lebih mendalam terlebih dahulu,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Panwaslu Palopo, Syarifuddin Djalal, mengungkapkan, Judas Amir dinyatakan melakukan pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016. Keputusan tersebut sah berdasarkan keterangan terlapor dalam hal ini Judas Amir dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bukti surat berupa fotokopi SK, serta keterangan ahli.

“Fotokopi SK diakui oleh BKD dan terlapor, yang dengan demikian bahwa fotokopian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah,” kata Syarifuddin.

Disimak dari Diktum SK, lanjutnya, jelas ijin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak disebutkan sebagai dasar hukum. “Ini adalah petunjuk bahwa ijin tidak ada saat dilakukan mutasi,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, menegaskan, surat pernyataan diskualifikasi Judas Amir dari panggung politik di Palopo, bersifat hukum tetap. Dalam artian, tidak ada alasan bagi Panwaslu maupun pihak lain, apabila ingin meralat keputusan yang diteken Ketua Panwas Palopo.

“Tidak bisa lah, satu kali keluar ji itu keputusan. Kalau dia ralat, berarti bermasalah itu Kepala Panwasnya. Tidak boleh, ada apa dia mau ralat,” kata Laode.

Ia menjelaskan, Panwaslu Palopo juga dalam menyelesaikan persoalan itu memang kurang berkoordinasi dengan Bawaslu Sulsel. Tetapi, Laode tidak ingin menjadikan hal itu sebagai sebuah kesalahan, karena Panwaslu punya kewenangan dalam mengawasi dan menindaki daerah otonominya.

“Silakan saja kalau mau komunikasi lagi. Tapi, tidak ada ceritanya keputusan diambil dua kali. Kami juga tidak pernah diberitahu kalau mereka (Panwaslu) mau melakukan itu. Bawaslu juga belum menerima laporan itu,” pungkasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Syahrir Karim, mengatakan, jika benar Judas Amir didiskualifikasi dari Pilwalkot Palopo, maka akan mengubah konstalasi politik di daerah tersebut. Tim yang sudah bekerja dari awal, akan berusaha terus mengawal agar jagoannya tidak didiskualifikasi. Sehingga, sudah dipastikan akan ada gejolak.

“Minimal masih ada jalan PTUN. Tapi kalau akhirnya betul-betul jadi didiskualifikasi, maka otomatis rivalnya akan melawan kotak kosong. Lagi-lagi kondisi ini akan menjadi lawan serius bagi rivalnya, dimana akan ada perlawanan kotak kosong,” terangnya.

Senada dikatakan Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Hambali. Ia menjelaskan, keputusan Panwaslu Palopo mendiskualifikasi Judas Amir tentunya berdasarkan aturan hukum pilkada yang ada.

“Keputusan hukum itukan tentunya sudah melalui rapat. Tanpa mencampuri, setau saya kalau sudah menjadi keputusan yang bisa meralat itu putusan yang lebih tinggi atau setara. Itu nanti diralat secara resmi, kalau dari Panwaslu memang. Inikan baru sekadar pernyataan sepihak dari tim Judas,” kata Prof Hambali.

Namun memang, kata Prof Hambali, Panwaslu jangan sampai plin plan dalam mengeluarkan keputusan. Jangan sampai, justru malah semakin memperkeruh keadaan dan situasi pilkada yang ada.
“Kita berharap ini ada kepastian. Yang saya maksud, kepastian kalau putusan itu resmi putusan, jangan mainkan lagi. Karena bisa menimbulkan persoalan di masyarakat,” terangnya.

Siapkan Bantuan Hukum

Sembilan partai pengusung Judas Amir – Rahman Masri Bandaso, akan menyiapkan bantuan hukum jika pasangan ini benar didiskualifikasi. Sebagaimana diketahui, Judas Amir – Rahman Masri Bandaso diusung oleh Golkar, NasDem, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, PPP, PBB, serta PKS.

Juru Bicara DPW NasDem Sulsel, M Rajab, menegaskan, partainya siap memberikan bantuan hukum kepada usungannya di Pilwalkot Palopo.

“Sebagai partai pengusung, NasDem akan memberikan pembelaan hukum untuk Judas Amir atas perkara ini,” kata M Rajab saat dikonfirmasi, Rabu (18/4) kemarin.

Ia optimistis, perkara ini bisa diselesaikan sesegera mungkin, dan Judas Amir tetap bisa bertarung di Pilwalkot Palopo. “NasDem bersama partai pengsung lainnya akan segera melakukan koordinasi untuk menyelesaikan perkara ini,” ujarnya.

Selain NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga siap memberikan bantuan hukum. Ketua Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (Lakum HAM) PKB Sulsel, Abdul Rahim Muchtar, mengungkapkan, jika Judas Amir didiskualifikasi, maka masih memiliki upaya hukum yakni mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung RI.

Dijelaskan, hal tersebut diatur dalam Bab III Perma No. 11 tahun 2016 dengan jangka waktu registrasi permohonan adalah tiga hari sejak ditetapkannya keputusan dari KPU Kota Palopo, dan dalam waktu paling lama 14 hari Mahkamah Agung harus menjatuhkan keputusan.

“Memang putusan Panwas Kota Palopo itu bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini, KPU Palopo tentu harus melaksanakan keputusan Panwaslu tersebut dengan menerbitkan penetapan pembatalan. Nah, penetapan pembatalan KPU Palopo tersebutlah yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalan pasangan Judas Amir ke Mahkamah Agung,” terangnya.

Muchtar menegaskan, PKB siap mengawal jika Judas Amir akan menempuh upaya hukum. “Intinya, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan Judas Amir jika KPU Palopo mengeluarkan penetapan pembatalan terhadap pasangan ini,” pungkasnya. (*)


div>