KAMIS , 18 JANUARI 2018

Judicial Review Butuh Waktu Lama

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 19 Januari 2015 15:13
Judicial Review Butuh Waktu Lama

Juandi/RakyatSulsel

RAKYATSULSEL.COM, MAKASSAR – SELASA besok, DPR RI akan mengesahkan Perppu Pilkada sebagai undang-undang. Banyak pihak menyebut jika calon undang-undang tersebut masih perlu diuji (judicial review) di Mahkamah Konsitusi (MK).

“Hasil pembahasan komisi II yang menyepakati Perppu Pilkada diterima untuk selanjutnya disahkan menjadi UU. Namun, ada sejumlah catatan penyempurnaan yang disampaikan sejumlah fraksi. Nah, ini memang membuka peluang adanya judicial review jika UU tersebut ingin dilakukan perbaikan,” papar Pakar Hukum Tata Negara, Prof Aminuddin Ilmar, Minggu (18/1).

Meski begitu, kata dia, judicial review membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi, KPU sudah merancang tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah mulai 26 Februari hingga 3 Maret. “Proses judicial review memakan waktu lama dan bisa saja berdampak terhadap waktu pelaksanaan pilkada,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, DPR tentunya masih memiliki waktu untuk melakukan revisi UU pilkada jika perppu diundangkan pada Selasa besok. Pasal-pasal dalam perppu yang ingin diubah, mesti dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang revisi terhadap UU yang berasal dari perppu.

Sementara praktisi hukum, Mappinawang mengatakan, jika Perppu Pilkada disahkan, maka dipastikan akan ada pihak yang tidak setuju dengan pilkada langsung dan akan melakukan gugatan peninjauan ulang kembali di MK.

“Kalau perppu disetujui di DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU), bisa saja pihak yang tidak setuju kemungkinan akan menggugat ke MK. Dan juga akan ada kemungkinan beberapa poin lainnya dalam perppu juga akan digugat,” katanya.

Bekas komisioner KPU Sulsel ini menjelaskan, ada beberapa poin dalam perppu yang kemungkinan besar akan direvisi, termasuk pasal tentang politik dinasti dan pasal tentang syarat-syarat pegawai negeri sipil (PNS) yang harus berhenti.

“Kalau MK periksa perppu, pasti akan ada beberapa poin dalam perppu yang direvisi, terutama soal pasal dinasti dan pasal soal syarat-syarat bakal calon (balon) bupati PNS yang harus berhenti,” ujarnya.

Mappinawang menjelaskan, beberapa poin dalam perppu memang membatasi hak-hak warga negara yang dianggapnya harus dipandang sama di mata hukum. Terkait poin dinasti dalam perppu kata dia, mestinya memang harus direvisi karena melanggar hak konstitusi warga negara.

Ia menuturkan, jika dalam poin dinasti yang menyebutkan tidak boleh ada hubungan sedarah dengan kepala daerah sebelumnya bagi balon yang akan maju sama saja membatasi hak-hak politik seseorang.

“Selain membatasi hak-hak politik warga negara, poin politik dinasti itu sama saja melahirkan konflik kepentingan. Karena warga negara yang punya hubungan darah baik anak ataupun saudara jika sudah berusia 21 tahun keatas maka mereka sudah bertanggung-jawab atas dirinya dan poin itu harus berlaku sama terhadap semua warga negara,” pungkasnya.

Terkait poin bagi balon yang masih menyandang status sebagai PNS lanjut Mappinawang, mestinya mereka yang berstatus PNS tidak serta merta harus berhenti saat resmi mendaftar. Namun, jabatan struktural ataupun fungsional yang disandangnya harus dilepaskan.

 

“Balon PNS yang mendaftar harus melepaskan jabatan fungsional atau strukturalnya. Tapi, itu tidak mesti menggugurkan status mereka sebagai PNS,” jelas Mappinawang.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Prof Lauddin Marsuni turut menyebut jika ada beberapa pasal yang berpeluang dijudicial review, salah satunya pasal 7 ayat q.

Pasal 7 huruf q menyatakan, persyaratan menjadi calon kepala daerah yakni tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah antara lain, tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah. Yang dimaksud ikatan perkawinan adalah hubungan suami-istri, dan yang termasuk garis keturunan satu tingkat lurus ke atas adalah orang tua yakni bapak atau ibu, sedangkan garis keturunan satu tingkat ke bawah adalah anak.

“Saya yakin jika pasal 7 huruf q akan diuji materikan di MK mengingat dalam UUD 1945 mengatur semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi pasal ini kemungkinan akan dibawa ke MK,” jelasnya.

Menurutnya, Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di  dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan  pemerintahan itu  dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

“Bagi warga negara Republik Indonesia yang merasa dirugikan hak politiknya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara melakukan judicial review ke MK atau dengan cara mengajukan pendapat ke DPR RI saat pembahasan perppu,” urainya.(sop-syt-upi)


Tag
div>