SELASA , 16 OKTOBER 2018

Jurnalis Perlu Punya Perspektif Perempuan, Anak dan Difabel

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 25 Juli 2018 15:30
Jurnalis Perlu Punya Perspektif Perempuan, Anak dan Difabel

Ketua AJI Makassar Qodriansyah Agam Sofyan, saat menjadi pembicara pada Coaching Penggunaan Panduan Jurnalis di Parepare, 24-25 Juli 2018.

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Sebagai organisasi profesi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) prihatin dengan maraknya kasus-kasus yang menempatkan perempuan, anak, dan difabel sebagai korban.

Karena itu, AJI bersama Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), Yayasan BaKTI, dan Australian Government membuat buku “Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak”.

“Kita semakin miris lagi lantaran mereka yang menjadi korban itu, justru mengalami korban kedua kalinya oleh pemberitaan media,” kata Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar, saat Coaching Penggunaan Panduan Jurnalis di Parepare, 24-25 Juli 2018.

Problem teman-teman jurnalis, menurut Ketua AJI periode 2016-2019 itu, karena kebanyakan hanya menulis berita berdasarkan fakta obyektif tanpa memiliki perspektif memadai terkait isu yang diberitakan. Apalagi kalau karya jurnalistik itu sekadar untuk menarik perhatian, sensasional, dan heboh, biar berita kita dibaca, didengar atau ditonton. Padahal sebagai jurnalis kita bisa melakukan pemihakan dan melakukan perubahan melalui jurnalisme yang advokatif.

AJI Makassar, lanjut pria yang akrab disapa Agam ini, mencari metode yang bisa mengedukasi sekaligus memberi pedoman bagi jurnalis agar tak lagi bias dalam peliputan dan pemberitaan isu perempuan, anak dan difabel.

“Dengan pelatihan buku panduan ini di beberapa kota, diharapkan ada umpan balik bagi penyempurnaan bukunya, sekaligus meningkatkan kapasitas jurnalis,” jelas Agam yang bertindak sebagai fasilitator dalam pelatihan.

Rusdin Tompo, aktivis hak dan perlindungan anak, yang hadir sebagai pemateri menjelaskan bahwa memang tidak dinafikan terjadinya labelisasi, stigmatisasi, dan stereotype terkait isu perempuan, anak, dan difabel. Makanya, UU No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak ada norma yang mengatur tentang pemberitaan media, khususnya yang terkait dengan isu anak yang berhadapan dengan hukum dan anak konflik hukum.

“Jadi sebagai korban maupun pelaku, sepanjang masih kategori anak, maka harus dilindungi,” tegas pendiri LISAN tersebut.

Mantan Ketua KPID Sulsel itu menyampaikan bahwa sebenarnya ada sejumlah UU yang bisa dipedomani oleh wartawan. Di samping UU Pers, ada juga UU Penyiaran, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU HAM, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain. Belum lagi berbagai konvensi internasional.

Yang perlu diperhatikan, Rusdin mengingatkan, adalah soal batas usia anak yang biasanya berbeda antara satu UU dengan UU lain. Misalnya, soal pekerja anak yang membatasi umur 13 tahun agar bisa dipekerjakan pada pekerjaan ringan, dengan syarat-syarat tertentu, menurut UU Ketenagakerjaan. Juga soal batas umur anak yang bisa dihadirkan ke sidang pengadilan ketika berkonflik dengan hukum, berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pelatiha itu, Rusdin merekomendasikan agar definisi perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak direvisi karena dinilai tidak lengkap. UU hanya menyebut perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Padahal anak-anak juga mengalami eksploitasi. Kekerasan itu hanya meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sementara eksploitasi terkait dengan eksploitasi ekonomi dan seksual.

“Jadi, dalam tataran tertentu berbeda, sekalipun sama-sama ada dominasi, relasi kuasa, serta relasi gender,” bebernya.

Siswanto dari koranmakassar.com, mengapresiasi pelatihan ini, yang dianggapnya memberi pencerahan bagi jurnalis. Paling sederhana terlihat pada penggunaan judul dan diksi yang justru merugikan perempuan dan anak yang jadi obyek berita kita.

Kalmasyari dari inikata.com mengaku, pelatihan ini membantu kerja-kerja profesionalnya dalam penulisan berita. Sebagai jurnalis ia butuh wawasan dan perspektif untuk lebih baik lagi dalam membangun empati masyarakat dan penentu kebijakan.

Coaching Penggunaan Panduan Jurnalis, yang dilaksanakan selama dua hari itu, diikuti jurnalis dari Kota Parepare dan Kabupaten Toraja. Sebagai mitra lokal, penyelenggara menggandeng YLP2EM Parepare. (*)


div>