MINGGU , 17 DESEMBER 2017

Kader Golkar Dilarang Bicara Korupsi e-KTP

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 16 Maret 2017 12:14
Kader Golkar Dilarang Bicara Korupsi e-KTP

Ilustrasi.

JAKARTA – Partai Golkar mengeluarkan larangan bagi para kadernya untuk berkomentar soal kasus e-KTP yang tengah menjadi buah bibir. Pasalnya, diduga akan menyeret sejumlah nama besar tokoh politik di Indonesia.

“Seluruh pengurus partai Golkar, baik pengurus daerah maupun pusat untuk tidak banyak bicara di media terkait kasus e-KTP, ‘pintu ditutup’, apalagi komentar-komentar dikaitkan ke Munaslub,” ungkap Bowo Sidik Pangarso, politikus Partai Golkar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/3).

Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, kader Golkar lebih baik fokus pada pemenangan partai dalam menghadapi pemilu 2019. Dia pun meminta semua pihak termasuk seluruh kader Golkar harus menghormati proses hukum kasus korupsi e-KTP yang kini sedang berlangsung. ”Kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah,” tegas Sekjen Kosgoro 1957 itu.

Terkait isu Munaslub, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Kahar Muzakir menegaskan, tidak ada kader partai pohon beringin yang membuat isu Munaslub lagi. ”Tidak ada orang mau Munaslub kok,” tandasnya.

Bahkan, Kahar mengaku, sudah menanyakan kepada kader Partai Golkar yang melontarkan isu Munaslub itu. Dia menganggap Munaslub hanya rumor. ”Munaslub dari siapa? Yang jawabnya malah gugup-gugup. Nggak usah saya sebutkan,” tukasnya.

Isu adanya kader Partai Golkar yang menginginkan Munaslub, sambung Kahar, muncul pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. ”Tanya sama Pak Agung, saya kan nggak tahu,” tandasnya.

Menurut dia, biasanya isu munaslub muncul bersamaan dengan dimunculkannya seorang calon ketua umum. ”Kalau (ada yang usulkan, Red) Munaslub, pasti ada calonnya, calonnya nggak ada,” imbuhnya. (jpg)


div>