SENIN , 18 DESEMBER 2017

Kades Bontoparang Diduga Gelembungkan Dana Desa

Reporter:

Supahrin

Editor:

Lukman

Selasa , 14 November 2017 06:00
Kades Bontoparang Diduga Gelembungkan Dana Desa

Salah satu proyek pemasangan lampu jalan di Desa Bontoparang yang dipasang di tiang listrik yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

TAKALAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah proyek di Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, diduga digelembungkan. Hal ini membuat beberapa warga Bontoparang memasukan laporan di Kejaksaan Negeri Takalar, 04 Oktober 2017 lalu.

Seorang warga Bontoparang, Abu Bakar Daeng Nojeng, mengatakan ada dugaan anggaran salah satu proyek tersebut digelembungkan, yakni pada pekerjaan pemasangan lampu jalan pada jalan poros Desa Bontoparang dengan anggaran Rp20 juta pada tahun 2015 lalu.

“Kepala desa anggarkan tiap titik Rp1 juta dengan estimasi anggaran pemasangan tiang dan lampu jalan,” ujarnya.

Sementara kata dia, hanya balon lampu yang dibeli dengan taksiran harga Rp350 ribu per unit. Karena kepala desa hanya nebeng di tiang listrik yang sudah disiapkan oleh pemerintah. “Sehingga jika diakumulasi kepala desa diduga korupsi Rp15 juta untuk pemasangan tiang dan lampu jalan di Desa Bontoparang,” ungkap Abu Bakar.

Abu bakar juga menambahkan, bahwa pihaknya sudah melaporkan beberapa kegiatan kepala desa yang diduga digelembungkan dan penuh dengan rekayasa atau fiktif yang dibuatkan laporan pertanggungajawaban (LPJ) penggunaan dan Desa.

“Kami duga penggunaan dana desa di Bontoparang dipenuhi rekayasa dalam laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan terkesan fiktif Laporan pertanggungjawabannya untuk tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Kalau saya menghitung anggaran dana desa yang diselewengkan oleh kepala desa Bontoparang berkisar ratusan juta rupiah,” tegas Abu Bakar.

Sementara Kasi Intel Kajari Takalar, Akbar mengatakan bahwa baru-baru ini pihaknya sudah memanggil Kepala Desa Bontoparang, Abd Basir Mangun bersama bendaharanya.

“Tapi Kepala Desa bontoparang tidak bisa memperlihatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana desa untuk tahun 2016 kebawah,” ungkap Akbar. (*)


div>