KAMIS , 24 JANUARI 2019

Kades Haram Kampanyekan Caleg!

Reporter:

Iskanto

Editor:

Al Amin Malliuri

Senin , 08 Oktober 2018 12:19
Kades Haram Kampanyekan Caleg!

Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Lukman Irwan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Desa (Kades) menjadi rebutan para setiap Calon Legislatif (Caleg) untuk mendapatkan dukungan di Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang. Alasannya, para kades cenderung lebih didengar dan diikuti oleh masyarakat setempat.

Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Lukman Irwan, menegaskan, hal tersebut tidak dibolehkan dan telah diatur dalam undang-undang. Kades sebagai unsur penyelenggara negara tidak boleh turut serta menjadi tim kampanye, kecuali telah mengajukan izin cuti diluar tanggungan negara.

“Aturannya sudah jelas,” tegas Lukman, Minggu (7/10).

Selama Kades yang bersangkutan tidak melakukan cuti, tegas Lukman, maka itu adalah pelanggaran pemilu. Jika sudah begitu, maka harus ada pengawasan yang intens dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pengawas pemilu.

“Kalau perlu, langsung melakukan tindakan,” terangnya.

Larangan dan sanksi Kades berpolitik praktis, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pileg, jelasnya, telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Sindawa Tarang, mengimbau para Kades agar tetap netral dalam Pileg dan Pilpres mendatang.

“Jaga netralitas kepala desa. Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis,” kata Sindawa Tarang.

Sindawa pun memaparkan, apabila peraturan itu tidak diindahkan oleh setiap Kades, maka aturannya sangat jelas sesuai rujukan UU Nomor 10/2016.

“Kades yang bermain politik praktis jelas akan dikenakan pidana,” imbuhnya.

Kades dan perangkat desa, tegasnya, dilarang melakukan kegiatan politik praktis dari sebelum, selama, dan sesudah tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Netral dalam artian tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun.

Larangan kades dan perangkatnya berpolitik praktis, lanjut Sindawa, juga secara tegas diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu. Kades juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye Pemilu dan/atau Pilkada.

Dirinya kemudian menguraikan batasan netralitas Kades. Yakni tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada anggota keluarga dan masyarakat. (*)


Tag
div>