KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Kadis PU Pangkep Keluhkan Rekanan Tidak Profesional, DPRD: Blacklist Saja!

Reporter:

Editor:

hur

Jumat , 25 September 2015 17:01

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangkep, Sunandar mengeluhkan sejumlah rekanan yang bekerja tidak profesional dalam mengerjakan proyek. Hal ini berimbas pada rendahnya kualitas pekerjaan dan keterlambatan pengerjaan proyek.

Meski enggan menyebutkan rekanan yang dimaksud, Sunandar mengatakan, para rekanan tersebut hanya mengejar uang muka proyek. Setelah itu, kata dia, mereka meninggalkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Hal itu menyebabkan Sunandar sering menjadi serba salah di depan penegak hukum dan LSM jika mereka mempertanyakan proyek yang bermasalah tersebut.

“Serba salah kita. Kalau dibiarkan, kita yang diperiksa sama penegak hukum. Tapi kalau diperketat, mereka lapor DPRD. Katanya, Dinas pU persulit rekanan,” ungkap Sunandar, Jumat (25/9).

Dia mengatakan, rekanan yang berperilaku seperti itu seringkali tidak bekerja secara profesional, baik dari segi teknis dan administrasi. Hal itu bisa berdampak pada penyelewengan, sehingga Sunandar pantas merasa khawatir.

Menurut dia, perusahaan rekanan itu juga banyak yang tidak memiliki tenaga teknis sesuai dengan bidang yang mereka kerjakan. Akibatnya, pekerjaan menjadi terhambat.

Salah satu bidang yang paling dikeluhkan oleh Dinas PU akibat rekanan yang tidak profesional adalah pengerjaan proyek di bidang pengairan. Bidang tersebut memiliki paling banyak catatan buruk karena bermitra dengan rekanan yang sering bermasalah dalam pengerjaan proyek dan administrasinya.

“Saya meminta agar para rekanan ini tidak terlalu memaksakan keinginan mereka, dan supaya bisa bekerja secara profesional, sehingga segala bentuk pengerjaan proyek bisa diminimalkan potensi pelanggarannya,” harap Sunandar.

Sampai saat ini, belum ada pihak perusahaan yang merupakan mitra Dinas PU yang bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Sunandar hanya mengatakan kalau akan melakukan evaluasi di unit kerja yang dianggap tidak bisa melakukan pekerjaannya secara profesional. Karena hal itu hanya akan mengakibatkan pencapaian yang tidak maksimal dan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi alokasi APBD di dinasnya.

“Kami akan evaluasi, perusahaan mana saja yang sudah tidak bisa di telorir. Kami tidak mau selamanya seperti ini,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD I Pangkep, Rizaldi Parumpa mendukung rencana Dinas PU melakukan evaluasi terhadap para rakanan yang dinilai tidak mampu secara administrasi maupun tenaga ahli. Rizaldi menegaskan agar perusahaan yang dimaksud tersebut, segera dicoret dari daftar rekanan.

“Percuma saja para pengusaha ini bekerja sama kalau mereka tidak mampu di bidangnya. Kalau mereka hanya mau uangnya tapi bekerja asal-asalan, diblacklist saja,” tegas Rizaldi.


div>