RABU , 13 DESEMBER 2017

Kadis Sosial Makassar dan Mensos Hadiri Kegiatan Rakor dan Evaluasi BPNT

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 16 November 2017 12:38
Kadis Sosial Makassar dan Mensos Hadiri Kegiatan Rakor dan Evaluasi BPNT

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Dr. Mukhtar Tahir saat mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa di Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan di Hotel Mercure Jogyajarta, Rabu 15 November 2017. ist

JOGYAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Dr. Mukhtar Tahir menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan di Hotel Mercure Jogyajarta, Rabu (15/11) kemarin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indar Parawansa dan seluruh Kepala Dinas Sosial se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pencairannya akan dituntaskan pada November ini. Sehingga pada Desember, pihaknya sudah bisa mulai mendistribusikan Kartu Keluarga Sehat (KKS) penerima baru.

“Bantuan pangan dan PKH pencairannya bulan November tuntas tas dan Desember bisa memulai mendistribusikan KKS baru untuk penerima baru,” jelasnya di sela-sela kegiatan.

Khofifah menjelaskan, penerima BNPT akan meningkat drastis pada tahun depan. Tahun ini ada 44 kota atau 1,28 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara tahun depan akan melonjak menjadi 10 juta KPM yang tersebar di 98 kota dan 118 kabupaten.

“Evaluasi ini menjadi penting kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan,” terangnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga telah mengintregrasikan bahwa penerima PKH juga menerima bantuan pangan. Hal tersebut demi memastikan bahwa perlindungan sosial bisa komprehensif di satu keluarga yang sama.

“15,6 juta KPM setara 25 persen masyarakat status sosial ekonomi terendah. Dari Basis Data Terpadu (BDT) 40 persen masyarakat status sosial ekonomi terendah semua mendapat subsisdi listrik, subsidi gas 3 kilogram. 37 persen terima KIS, 25 persen terima KIP, 25 persen terima beras sejahtera (Rastra)/bansos pangan, 11 persen penerima PKH. 11 persen ini akan naik menjadi 15,6 persen atau setara 10 juta KPM. Kebijakan pemerintah mengintegrasikan untuk pastikan penerima PKH menerima KIS, KIP dan rastra sehigga perlindungannya komprehensif,” paparnya.

Khofifah pun menegaskan, dengan adanya pengitregasian tersebut akan ada penerima rastra yang tersundul atau ter-exclude dari penerima program sekitar 2 juta orang, untuk itu masing-masing kota ditegaskan agar yang tersundul dapat dicover APBD.

“Dari 15,6 juta penerima rastra akan kesundul 2 jutaan. Itu kita komunikasikan kepada kota-kota yang penerima rastranya tersendul dicover APBD mereka,” terangnya.

Pada tahun depan, bantuan pangan yang diterima masyarakat akan berisis beras dan telur saja. Sementara tahun ini berisi beras, telur dan minyak goreng. Anggaran PKH sendiri mencapai Rp17,4 Triliun dan BNPT serta bansos Rastra mencapai Rp21T.

“Harapannya target pemerintah Meningkatkan derajat nutrisi dan gizi masyarakat akan tersupport,” pungkasnya. (*)


div>